Solo (Antaranews Jateng) - Ratusan warga binaan atau tahanan di Rutan Kelas 1 Kota Surakarta, melakukan rekam data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) untuk persiapan mengikuti pesta demokrasi Pemilu 2019.
Perekaman data KTP-el untuk warga binaan Rutan Surakarta, merupakan program kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Dalam Negeri, yang akan berlangsung Kamis ini, hingga Sabtu (19/1), kata Kepala Rutan Kelas 1 Surakarta, M. Ulin Nuha, di sela kegiatan rekam data KTP-el di Rutan Surakarta.
M. Ulin Nuha mengatakan warga binaan khusus penduduk Kota Solo, awalnya diajukan sebanyak 285 orang, tetapi setelah dilakukan verifikasi karena ada napi yang bebas dan dipindahkan ke lapas lain berkurang menjadi 126 orang.
"Dari Jumlah 126 warga binaan asal Solo, yang belum terekam hanya 38 orang. Jumlah itu, lima orang melakukan rekam data dan 33 orang lainnya masih dalam penelusuran melalui sidik jari," kata M. Ulin Nuha.
Selain itu, Rutan Surakarta juga menampung warga binaan asal Kabupaten Karanganyar ada sebanyak 125 orang, dan Sukoharjo sebanyak 107 orang yang akan rekam data.
Menurut dia, jumlah warga binaan yang belum rekam data tersebut dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) masing-masing kabupaten dan kota.
Jumlah warga binaan di Rutan Kelas 1 Surakarta hingga sekarang sebanyak 646 orang yang terdiri 599 orang jenis kelamin laki-laki dan sisanya wanita.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Suwarta, mengatakan, jumlah warga binaan pendudukkan Kota Solo yang belum melakukan rekam data KTP-el sebanyak 38 orang. Namun, lima yang positif belum rekam data langsung dilakukan di Rutan, sedangkan 33 orang lainnya sedang ditelusuri melalui sidik jarinya.
"Jumlah warga Kota Solo di dalam rutan dari pencarian data base yang belum rekam data e-KTP lima orang, sedangkan 33 orang belum ketemukan, sehingga kami akan mendeteksi melalui sidik jari, maka akan diketahui," kata Suwarta.
Menurut Suwarta, gerakan serentak yang diimbau oleh Kemendagri bekerja sama dengan Kemenhukham, sehingga tida ada seorang pendudukan yang terlewatkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu April mendatang.
Suwarta menjelaskan sejumlah penduduk yang belum perekaman data sebanyak 1.026 orang atau sekitarc 0,25 persen, sedangkan 99,75 persens sudah ber-KTP.
"Kami berharap hingga tanggal 17 April 2019 seluruh wajib KTP sudah melakukan perekaman data, sehingga mereka tercatat sebagai penduduk dan bisa menggunakan hak pilihnya. Kami juga berharap tidak ada seorangpun terlewatkan hak pilihnya sebagai warga Negara," katanya.
Perekaman data KTP-el untuk warga binaan Rutan Surakarta, merupakan program kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian Dalam Negeri, yang akan berlangsung Kamis ini, hingga Sabtu (19/1), kata Kepala Rutan Kelas 1 Surakarta, M. Ulin Nuha, di sela kegiatan rekam data KTP-el di Rutan Surakarta.
M. Ulin Nuha mengatakan warga binaan khusus penduduk Kota Solo, awalnya diajukan sebanyak 285 orang, tetapi setelah dilakukan verifikasi karena ada napi yang bebas dan dipindahkan ke lapas lain berkurang menjadi 126 orang.
"Dari Jumlah 126 warga binaan asal Solo, yang belum terekam hanya 38 orang. Jumlah itu, lima orang melakukan rekam data dan 33 orang lainnya masih dalam penelusuran melalui sidik jari," kata M. Ulin Nuha.
Selain itu, Rutan Surakarta juga menampung warga binaan asal Kabupaten Karanganyar ada sebanyak 125 orang, dan Sukoharjo sebanyak 107 orang yang akan rekam data.
Menurut dia, jumlah warga binaan yang belum rekam data tersebut dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) masing-masing kabupaten dan kota.
Jumlah warga binaan di Rutan Kelas 1 Surakarta hingga sekarang sebanyak 646 orang yang terdiri 599 orang jenis kelamin laki-laki dan sisanya wanita.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Suwarta, mengatakan, jumlah warga binaan pendudukkan Kota Solo yang belum melakukan rekam data KTP-el sebanyak 38 orang. Namun, lima yang positif belum rekam data langsung dilakukan di Rutan, sedangkan 33 orang lainnya sedang ditelusuri melalui sidik jarinya.
"Jumlah warga Kota Solo di dalam rutan dari pencarian data base yang belum rekam data e-KTP lima orang, sedangkan 33 orang belum ketemukan, sehingga kami akan mendeteksi melalui sidik jari, maka akan diketahui," kata Suwarta.
Menurut Suwarta, gerakan serentak yang diimbau oleh Kemendagri bekerja sama dengan Kemenhukham, sehingga tida ada seorang pendudukan yang terlewatkan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu April mendatang.
Suwarta menjelaskan sejumlah penduduk yang belum perekaman data sebanyak 1.026 orang atau sekitarc 0,25 persen, sedangkan 99,75 persens sudah ber-KTP.
"Kami berharap hingga tanggal 17 April 2019 seluruh wajib KTP sudah melakukan perekaman data, sehingga mereka tercatat sebagai penduduk dan bisa menggunakan hak pilihnya. Kami juga berharap tidak ada seorangpun terlewatkan hak pilihnya sebagai warga Negara," katanya.