Kudus (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dinobatkan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, menyusul diraihnya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018, Rabu.
"Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yembise kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil hari ini (19/12) di Istana Wakil Presiden, Jakarta," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Rabu.
Ia mengatakan Kudus dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anugerah Parahita Ekapraya, kata Ludful, merupakan sebuah penghargaan bergengsi untuk kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara daring mengenai upaya hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA).
"Tersedianya alokasi anggaran, baik dari Dinsos maupun OPD yang lainnya juga menjadi salah satu penilaian," ujarnya.
Bupati Kudus Muhammad Tamzil berharap agar penghargaan yang diperoleh Kudus terus ditingkatkan kembali agar bisa meraih penghargaan yang lebih tinggi, termasuk harapan Kudus bisa meraih status sebagai kota layak anak.
APE 2018 secara keseluruhan diberikan kepada sembilan kementerian/lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kabupaten Pati maupun Rembang juga meraih penghargaan serupa dengan kategori berbeda.
Bupati Pati Haryanto melalui rilisnya mengungkapkan bahwa sudah lama Kabupaten Pati berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang kerap disandang Kabupaten Pati.
Demikian halnya dengan produk hukumnya karena sejak tahun 2015 sudah punya regulasi sendiri terkait Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Program-program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga selalu masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati.
"Setiap satu tahun sekali juga selalu kami programkan kegiatan evaluasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati," ujarnya.
"Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yembise kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil hari ini (19/12) di Istana Wakil Presiden, Jakarta," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Ludful Hakim di Kudus, Rabu.
Ia mengatakan Kudus dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Anugerah Parahita Ekapraya, kata Ludful, merupakan sebuah penghargaan bergengsi untuk kabupaten/kota yang telah antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara daring mengenai upaya hasil yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA).
"Tersedianya alokasi anggaran, baik dari Dinsos maupun OPD yang lainnya juga menjadi salah satu penilaian," ujarnya.
Bupati Kudus Muhammad Tamzil berharap agar penghargaan yang diperoleh Kudus terus ditingkatkan kembali agar bisa meraih penghargaan yang lebih tinggi, termasuk harapan Kudus bisa meraih status sebagai kota layak anak.
APE 2018 secara keseluruhan diberikan kepada sembilan kementerian/lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kabupaten Pati maupun Rembang juga meraih penghargaan serupa dengan kategori berbeda.
Bupati Pati Haryanto melalui rilisnya mengungkapkan bahwa sudah lama Kabupaten Pati berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang kerap disandang Kabupaten Pati.
Demikian halnya dengan produk hukumnya karena sejak tahun 2015 sudah punya regulasi sendiri terkait Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Program-program kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga selalu masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati.
"Setiap satu tahun sekali juga selalu kami programkan kegiatan evaluasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Pati," ujarnya.