Pati (Antaranews Jateng) - Mayoritas desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) dengan berbagai jenis bidang usaha yang dijalankan, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Mukhtar.
"Dari 401 desa di Kabupaten Pati, tercatat ada 324 desa yang sudah membentuk BUMDes, sedangkan selebihnya belum membentuk BUMDes," ujarnya di Pati, Kamis.
Ratusan desa yang membentuk BUMDes, katanya, sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa.
Meskipun banyak yang membentuk BUMDes, katanya, sebagian ada yang belum memiliki kegiatan, sedangkan sebagian desa yang lainnya secara riil sudah memiliki kegiatan usaha.
Ia mencatat desa yang memulai pembentukan usaha berkisar 70-an persen.
"Kami tetap mengingatkan agar dalam pembentukan BUMDes tetap ada perencanaan yang matang, jangan asal membentuk tanpa ada perencanaan sama sekali," ujarnya.
Terlebih lagi, kata dia, dana yang digunakan juga harus dipertanggungjawabkan.
Ketika ada perencanaan, dia berharap, pada jangka waktu tertentu benar-benar bisa menghasilkan keuntungan.
"Sebaiknya, bidang usaha yang digeluti memanfaatkan potensi lokal," ujarnya.
Guna memudahkan proses transfer dana dari pemerintah desa, katanya, masing-masing pemerintah desa diminta membuat rekening terpisah agar memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Pembentukan BUMDes tersebut, kata dia, tentu dalam rangka optimalisasi pendapatan desa yang bersangkutan.
Selain itu, kehadiran BUMDes juga untuk untuk menambah penghasilan desa serta perekonomian masyarakat.
"Semakin banyak keuntungan, tentunya juga menunjang kemandirian keuangan desa sehingga bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah," ujarnya.
"Dari 401 desa di Kabupaten Pati, tercatat ada 324 desa yang sudah membentuk BUMDes, sedangkan selebihnya belum membentuk BUMDes," ujarnya di Pati, Kamis.
Ratusan desa yang membentuk BUMDes, katanya, sudah ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan desa.
Meskipun banyak yang membentuk BUMDes, katanya, sebagian ada yang belum memiliki kegiatan, sedangkan sebagian desa yang lainnya secara riil sudah memiliki kegiatan usaha.
Ia mencatat desa yang memulai pembentukan usaha berkisar 70-an persen.
"Kami tetap mengingatkan agar dalam pembentukan BUMDes tetap ada perencanaan yang matang, jangan asal membentuk tanpa ada perencanaan sama sekali," ujarnya.
Terlebih lagi, kata dia, dana yang digunakan juga harus dipertanggungjawabkan.
Ketika ada perencanaan, dia berharap, pada jangka waktu tertentu benar-benar bisa menghasilkan keuntungan.
"Sebaiknya, bidang usaha yang digeluti memanfaatkan potensi lokal," ujarnya.
Guna memudahkan proses transfer dana dari pemerintah desa, katanya, masing-masing pemerintah desa diminta membuat rekening terpisah agar memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya.
Pembentukan BUMDes tersebut, kata dia, tentu dalam rangka optimalisasi pendapatan desa yang bersangkutan.
Selain itu, kehadiran BUMDes juga untuk untuk menambah penghasilan desa serta perekonomian masyarakat.
"Semakin banyak keuntungan, tentunya juga menunjang kemandirian keuangan desa sehingga bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah," ujarnya.