Semarang (Antaranews Jateng) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp206 miliar untuk membantu pondok pesantren, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al Quran yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
"Anggaran yang berasal dari APBD Jateng 2019 tersebut untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para pengajar madrasah, TPQ, dan pesantren di Jateng. Beberapa kabupaten/kota sudah melakukan kebijakan seperti itu sehingga pemprov menindaklanjutinya," kata Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut telah disetujui melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jateng dengan DPRD Jateng tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Jateng Tahun Anggaran 2019.
Pejabat yang akrab disapa Gus Yasin itu mengibaratkan agama dengan pemerintah itu seperti saudara kembar atau tidak bisa dipisahkan.
Oleh karena itu, lanjut Gus Yasin, pemerintah harus menjunjung tinggi pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
"Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota didorong agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru TPQ, madrasah diniyah, dan pondok pesantren," ujarnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan bahwa Pemprov Jateng terus mendorong pemerintah kabupaten/kota bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah harus berada di depan, bersinergi dengan pemkab dan pemkot untuk membangun serta mengembangkan pendidikan berkarakter, seperti ponpes, TPQ, dan madin yang tersebar di Jateng," katanya.
Secara khusus, putra ulama karismatik Kiai Haji Maimoen Zubaer itu meminta pendidikan keagamaan di Jateng terus dikembangkan, apalagi para ulama dan santri juga berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Kini para kiai di penjuru Nusantara merupakan benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mampu mempersatukan umat," ujarnya.
"Anggaran yang berasal dari APBD Jateng 2019 tersebut untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para pengajar madrasah, TPQ, dan pesantren di Jateng. Beberapa kabupaten/kota sudah melakukan kebijakan seperti itu sehingga pemprov menindaklanjutinya," kata Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen di Semarang, Selasa.
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut telah disetujui melalui penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jateng dengan DPRD Jateng tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Jateng Tahun Anggaran 2019.
Pejabat yang akrab disapa Gus Yasin itu mengibaratkan agama dengan pemerintah itu seperti saudara kembar atau tidak bisa dipisahkan.
Oleh karena itu, lanjut Gus Yasin, pemerintah harus menjunjung tinggi pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
"Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota didorong agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat, termasuk guru TPQ, madrasah diniyah, dan pondok pesantren," ujarnya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan bahwa Pemprov Jateng terus mendorong pemerintah kabupaten/kota bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah harus berada di depan, bersinergi dengan pemkab dan pemkot untuk membangun serta mengembangkan pendidikan berkarakter, seperti ponpes, TPQ, dan madin yang tersebar di Jateng," katanya.
Secara khusus, putra ulama karismatik Kiai Haji Maimoen Zubaer itu meminta pendidikan keagamaan di Jateng terus dikembangkan, apalagi para ulama dan santri juga berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
"Kini para kiai di penjuru Nusantara merupakan benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mampu mempersatukan umat," ujarnya.