Purwokerto (Antaranews Jateng) - Pemerintah harus memerhatikan permasalahan daya beli masyarakat di samping terus melakukan pembangunan infrastruktur, kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Fathul Aminudin Aziz.
"Saya kira semua orang sepakat dengan infrastruktur itu, tapi kan persoalannya pembangunan ekonomi bukan satu aspek, banyak aspek. Di samping makro, mikro dalam skala besar, aspek mikro dalam hal ini daya beli masyarakat juga harus diperhatikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Menurut dia, dana yang digunakan untuk membuat jalan tol seharusnya berimbang juga dengan dana untuk membangun masyarakat desa.
Kendati pemerintah telah mengucurkan dana desa, pengelolanya diperlakukan seperti halnya pegawai negeri sipil karena semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.
"Orang desa bagaimana bisa (melakukannya)? Saya melihat beberapa desa itu justru uangnya disimpan saja karena takut terkena kasus," katanya.
Dengan demikian, kata dia, masalah dana desa sering kali menjadi persoalan bagi masyarakat pedesaan yang kebanyakan berpendidikan rendah.
Oleh karena itu, ketika ada terobosan dana desa, sistem akuntansi untuk masyarakat desa juga harus diubah atau polanya disederhanakan.
Terkait dengan masalah daya beli masyarakat, Aziz mengakui jika dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan tersebut sering kali dikaitkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Sebenarnya 'basic' ekonominya masyarakat kita sudah kuat sebenarnya dengan dolar tidak terlalu berpengaruh. Hanya yang menjadi persoalan, kebijakan pemerintah seharusnya betul-betul lebih menitikberatkan kepada masyarakat kecil terutama dalam penguatan ekonominya sehingga daya beli masyarakat bisa tinggi," katanya.
Ia memperkirakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan saat sekarang, baru dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat kecil sekitar 10-15 tahun mendatang.
Dalam hal ini, kata dia, pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan saat sekarang tidak mungkin dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
"Banyak aspek yang akan memengaruhi daya beli masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Aziz mengatakan upaya jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat kecil adalah penguatan terhadap petani dan nelayan terutama dari sisi pemasaran produk yang dihasilkan.
"Petani itu disuruh menanam apa saja bisa dilakukan, namun harus dipikirkan juga pemasarannya karena sering kali hasil pertanian mereka tidak terjual akibat harganya anjlok," jelasnya.
Dia mencontohkan zaman pemerintahan Presiden Soeharto, di setiap desa terdapat penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan mereka tidak hanya mendampingi petani dalam bercocok tanam, juga dalam hal pemasaran produk pascapanen.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap petani saat ini lebih banyak pada inputnya seperti bantuan benih, sedangkan masalah pemasaran produk pascapanen kurang mendapat perhatian karena sering kali diserahkan ke pasar.
"Kalau pemerintah ikut campur menangani pasar, berarti negara hadir dalam masalah ini," katanya.
"Saya kira semua orang sepakat dengan infrastruktur itu, tapi kan persoalannya pembangunan ekonomi bukan satu aspek, banyak aspek. Di samping makro, mikro dalam skala besar, aspek mikro dalam hal ini daya beli masyarakat juga harus diperhatikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.
Menurut dia, dana yang digunakan untuk membuat jalan tol seharusnya berimbang juga dengan dana untuk membangun masyarakat desa.
Kendati pemerintah telah mengucurkan dana desa, pengelolanya diperlakukan seperti halnya pegawai negeri sipil karena semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.
"Orang desa bagaimana bisa (melakukannya)? Saya melihat beberapa desa itu justru uangnya disimpan saja karena takut terkena kasus," katanya.
Dengan demikian, kata dia, masalah dana desa sering kali menjadi persoalan bagi masyarakat pedesaan yang kebanyakan berpendidikan rendah.
Oleh karena itu, ketika ada terobosan dana desa, sistem akuntansi untuk masyarakat desa juga harus diubah atau polanya disederhanakan.
Terkait dengan masalah daya beli masyarakat, Aziz mengakui jika dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan tersebut sering kali dikaitkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Sebenarnya 'basic' ekonominya masyarakat kita sudah kuat sebenarnya dengan dolar tidak terlalu berpengaruh. Hanya yang menjadi persoalan, kebijakan pemerintah seharusnya betul-betul lebih menitikberatkan kepada masyarakat kecil terutama dalam penguatan ekonominya sehingga daya beli masyarakat bisa tinggi," katanya.
Ia memperkirakan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan saat sekarang, baru dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat kecil sekitar 10-15 tahun mendatang.
Dalam hal ini, kata dia, pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan saat sekarang tidak mungkin dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
"Banyak aspek yang akan memengaruhi daya beli masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Aziz mengatakan upaya jangka pendek yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat kecil adalah penguatan terhadap petani dan nelayan terutama dari sisi pemasaran produk yang dihasilkan.
"Petani itu disuruh menanam apa saja bisa dilakukan, namun harus dipikirkan juga pemasarannya karena sering kali hasil pertanian mereka tidak terjual akibat harganya anjlok," jelasnya.
Dia mencontohkan zaman pemerintahan Presiden Soeharto, di setiap desa terdapat penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan mereka tidak hanya mendampingi petani dalam bercocok tanam, juga dalam hal pemasaran produk pascapanen.
Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap petani saat ini lebih banyak pada inputnya seperti bantuan benih, sedangkan masalah pemasaran produk pascapanen kurang mendapat perhatian karena sering kali diserahkan ke pasar.
"Kalau pemerintah ikut campur menangani pasar, berarti negara hadir dalam masalah ini," katanya.