Semarang (Antaranews Jateng) - Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai sudah baik oleh Komisi Informasi Provinsi Jateng.
"Keterbukaan informasi publik di Pemprov Jateng sudah bagus dan sangat terbuka, bahkan Pak Gubernur sendiri yang menjamin hal tersebut," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng Sosiawan di Semarang, Selasa.
Kendati demikian, Komisi Informasi Provinsi Jateng memberikan catatan jika keterbukaan informasi yang telah dilakukan Pemprov Jateng belum dicontoh oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota setempat.
Sosiawan mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota se-Jateng masih minim. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jateng yang didominasi sengketa dari kabupaten/kota.
Ia memerinci pada tahun 2014 sebanyak 148 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jateng; pada tahun 2015 tercatat 25 kasus, 2016 tercatat 36 kasus, 2017 ada sebanyak 23 kasus, dan 2018 sudah masuk 16 kasus.
"Terkait dengan itu, kami akan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar bisa lebih terbuka dan transparan dalam seluruh kinerjanya, termasuk dalam mengelola anggaran serta mempertanggungjawabkan anggaran kepada publik agar tercapai akuntabilitas publik," ujarnya.
Komisi Informasi Provinsi Jateng juga akan fokus pada program-program, seperti edukasi, sosialisasi, dan advokasi tentang keterbukaan informasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng agar akuntabilitas publik dapat tercapai.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pengurus Komisi Informasi Provinsi Jateng yang baru dapat bekerja maksimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
"Saya berharap kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jateng yang baru ini dapat menjadi stimulan untuk mendorong keterbukaan informasi, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa-desa," katanya.
Menurut Ganjar, keterbukaan informasi publik ini selaras dengan misi Pemprov Jateng terkait dengan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga semua wilayah di kabupaten/kota juga harus didorong untuk mewujudkan misi itu.
"Saya mendorong kalau bisa ini memicu sampai kabupaten/kota. Semua harus didorong terbuka agar masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan pemerintah dan semua dapat bertanggung jawab," ujarnya.
"Keterbukaan informasi publik di Pemprov Jateng sudah bagus dan sangat terbuka, bahkan Pak Gubernur sendiri yang menjamin hal tersebut," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jateng Sosiawan di Semarang, Selasa.
Kendati demikian, Komisi Informasi Provinsi Jateng memberikan catatan jika keterbukaan informasi yang telah dilakukan Pemprov Jateng belum dicontoh oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota setempat.
Sosiawan mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota se-Jateng masih minim. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jateng yang didominasi sengketa dari kabupaten/kota.
Ia memerinci pada tahun 2014 sebanyak 148 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jateng; pada tahun 2015 tercatat 25 kasus, 2016 tercatat 36 kasus, 2017 ada sebanyak 23 kasus, dan 2018 sudah masuk 16 kasus.
"Terkait dengan itu, kami akan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar bisa lebih terbuka dan transparan dalam seluruh kinerjanya, termasuk dalam mengelola anggaran serta mempertanggungjawabkan anggaran kepada publik agar tercapai akuntabilitas publik," ujarnya.
Komisi Informasi Provinsi Jateng juga akan fokus pada program-program, seperti edukasi, sosialisasi, dan advokasi tentang keterbukaan informasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jateng agar akuntabilitas publik dapat tercapai.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pengurus Komisi Informasi Provinsi Jateng yang baru dapat bekerja maksimal dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten/kota.
"Saya berharap kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jateng yang baru ini dapat menjadi stimulan untuk mendorong keterbukaan informasi, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten/kota, bahkan sampai ke desa-desa," katanya.
Menurut Ganjar, keterbukaan informasi publik ini selaras dengan misi Pemprov Jateng terkait dengan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga semua wilayah di kabupaten/kota juga harus didorong untuk mewujudkan misi itu.
"Saya mendorong kalau bisa ini memicu sampai kabupaten/kota. Semua harus didorong terbuka agar masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan pemerintah dan semua dapat bertanggung jawab," ujarnya.