Semarang (Antaranews Jateng) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyatakan kesiapannya mengawal pedagang kaki lima (PKL) di Terminal Terboyo yang terdampak pembangunan terminal.
"Kemarin, PKL Terboyo kan sudah beraudiensi dengan Pemerintah Kota Semarang dan telah ada kesepakatan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Gerindra itu usai beraudiensi dengan perwakilan PKL Terminal Terboyo yang meminta legislatif untuk mengawal permasalahan yang dihadapi pedagang.
Joko menjelaskan dalam audiensi sebelumnya dengan Sekretaris Daerah Kota Semarang Agus Riyanto dan Ketua DPRD Kota Semarang sudah disepakati dua solusi atau alternatif bagi PKL Terboyo.
"Pertama, mereka tetap berjualan di sekitar Terminal Terboyo dengan dibuatkan semacam 'bedeng' (lapak darurat, red.). Kedua, sebagian yang mau dan kalaupun cocok ditempatkan di pasar Banjardowo," katanya.
Secara prinsip, kata dia, DPRD Kota Semarang siap mengawal apa yang telah disepakati PKL Terminal Terboyo dengan Pemerintah Kota Semarang sehingga tinggal melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan.
"Pak Ketua Dewan (DPRD Kota Semarang, red.) juga sudah memberikan jaminan, pedagang tidak usah khawatir. Tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan," katanya.
Dari data yang dilaporkan, Joko menyebutkan setidaknya ada 216 pedagang yang berjualan di Terminal Terboyo semasa terminal tersebut masih aktif, sementara sekarang terminal sudah ditutup karena segera dimulai pembangunan.
Juru bicara Terminal Terboyo Yakub menyampaikan kedatangan pedagang ke DPRD itu untuk meminta legislatif mengawal permasalahan PKL Terboyo, termasuk komitmen pemerintah.
"Kami ingin memastikan garansi tersebut sehingga berharap DPRD mengawal masalah ini. Pedagang tidak keberatan dengan adanya proyek pembangunan di Terminal Terboyo," kata pedagang kelontong itu.
Bahkan, kata dia, pedagang mendukung adanya pembangunan di Terminal Terboyo, tetapi mereka hanya berharap bisa tetap berjualan, yakni dengan pembuatan "bedeng" sementara dan sebagian di Pasar Banjardowo.
Selain menginginkan DPRD mengawal, Yakub juga menyampaikan keluhan pedagang di Terminal Terboyo setelah terminal ditutup, sebab ada beberapa laporan pencurian di kios yang ditinggal pemiliknya.
"Sudah ada laporan beberapa kios 'didodosi' (dibobol, red.) maling. Itu setelah terminal ditutup sehingga ditinggal pemiliknya. Kami minta aparat keamanan bertindak," katanya.
"Kemarin, PKL Terboyo kan sudah beraudiensi dengan Pemerintah Kota Semarang dan telah ada kesepakatan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkan politikus Partai Gerindra itu usai beraudiensi dengan perwakilan PKL Terminal Terboyo yang meminta legislatif untuk mengawal permasalahan yang dihadapi pedagang.
Joko menjelaskan dalam audiensi sebelumnya dengan Sekretaris Daerah Kota Semarang Agus Riyanto dan Ketua DPRD Kota Semarang sudah disepakati dua solusi atau alternatif bagi PKL Terboyo.
"Pertama, mereka tetap berjualan di sekitar Terminal Terboyo dengan dibuatkan semacam 'bedeng' (lapak darurat, red.). Kedua, sebagian yang mau dan kalaupun cocok ditempatkan di pasar Banjardowo," katanya.
Secara prinsip, kata dia, DPRD Kota Semarang siap mengawal apa yang telah disepakati PKL Terminal Terboyo dengan Pemerintah Kota Semarang sehingga tinggal melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan.
"Pak Ketua Dewan (DPRD Kota Semarang, red.) juga sudah memberikan jaminan, pedagang tidak usah khawatir. Tinggal melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan," katanya.
Dari data yang dilaporkan, Joko menyebutkan setidaknya ada 216 pedagang yang berjualan di Terminal Terboyo semasa terminal tersebut masih aktif, sementara sekarang terminal sudah ditutup karena segera dimulai pembangunan.
Juru bicara Terminal Terboyo Yakub menyampaikan kedatangan pedagang ke DPRD itu untuk meminta legislatif mengawal permasalahan PKL Terboyo, termasuk komitmen pemerintah.
"Kami ingin memastikan garansi tersebut sehingga berharap DPRD mengawal masalah ini. Pedagang tidak keberatan dengan adanya proyek pembangunan di Terminal Terboyo," kata pedagang kelontong itu.
Bahkan, kata dia, pedagang mendukung adanya pembangunan di Terminal Terboyo, tetapi mereka hanya berharap bisa tetap berjualan, yakni dengan pembuatan "bedeng" sementara dan sebagian di Pasar Banjardowo.
Selain menginginkan DPRD mengawal, Yakub juga menyampaikan keluhan pedagang di Terminal Terboyo setelah terminal ditutup, sebab ada beberapa laporan pencurian di kios yang ditinggal pemiliknya.
"Sudah ada laporan beberapa kios 'didodosi' (dibobol, red.) maling. Itu setelah terminal ditutup sehingga ditinggal pemiliknya. Kami minta aparat keamanan bertindak," katanya.