Pekalongan (Antaranews Jateng) - Sekitar 50 persen sedimentasi di Pelabuhan Perikanan Nasional Pekalongan, Jawa Tengah, didominasi sampah plastik lunak, kata Kepala PPNP Kota Pekalongan Mansur.
"Dari hasil kegiatan gerakan bersih pantai yang dilakukan oleh PPNP bersama komunitas masyarakat ternyata sekitar 50 persen pendangkalan lumpur di pelabuhan berupa plastik lunak, 25 persen sisa bekas botol minuman, dan sisanya berasal dari sisa sampah industri perkapalan, serta pertanian," katanya di Pekalongan, Selasa.
Menurut dia, sedimentasi di pelabuhan mencapai sekitar 5.000 meter kubik per tahun sehingga setiap bulan harus dilakukan pengerukan endapan lumpur hingga mencapai 500 meter kubik agar kapal nelayan lancar keluar dan masuk ke pelabuhan perikanan.
Kendati demikian, kata dia, pengerukan lumpur di pelabuhan sempat tertunda pada Agustus 2018 karena kondisi laut masih terjadi gelombang besar.
"Sekarang ini, kami belum melakukan pengerukan endapan lumpur di pelabuhan karena masih terjadi gelombang besar. Memang, kapal masih bisa masuk ke pelabuhan meski harus ditarik dengan kapal tunda," katanya.
Menurut dia, sejak Januari hingga Juli 2018, PPNP sudah melakukan pengerukan endapan lumpur sebanyak lima kali dan rencananya akan dilanjutkan pada bulan depan apabila kondisi laut tidak terjadi gelombang besar.
Pendangkalan endapan lumpur di pelabuhan perikanan Kota Pekalongan, kata dia, merupakan masalah yang tidak pernah kunjung selesai khususnya bagi kapal yang akan keluar dari pelabuhan.
Ia mengatakan untuk mengantisipasi masalah pendangkalan endapan lumpur di pelabuhan, pada 2019 PPNP akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan.
"Pengerukan endapan lumpur memang harus dilakukan secara rutin dan menambah volume area pengerukannya. Pemkot sudah menjanjikan memberikan alokasi anggaran pengerukan melalui APBD Perubahan" katanya.
"Dari hasil kegiatan gerakan bersih pantai yang dilakukan oleh PPNP bersama komunitas masyarakat ternyata sekitar 50 persen pendangkalan lumpur di pelabuhan berupa plastik lunak, 25 persen sisa bekas botol minuman, dan sisanya berasal dari sisa sampah industri perkapalan, serta pertanian," katanya di Pekalongan, Selasa.
Menurut dia, sedimentasi di pelabuhan mencapai sekitar 5.000 meter kubik per tahun sehingga setiap bulan harus dilakukan pengerukan endapan lumpur hingga mencapai 500 meter kubik agar kapal nelayan lancar keluar dan masuk ke pelabuhan perikanan.
Kendati demikian, kata dia, pengerukan lumpur di pelabuhan sempat tertunda pada Agustus 2018 karena kondisi laut masih terjadi gelombang besar.
"Sekarang ini, kami belum melakukan pengerukan endapan lumpur di pelabuhan karena masih terjadi gelombang besar. Memang, kapal masih bisa masuk ke pelabuhan meski harus ditarik dengan kapal tunda," katanya.
Menurut dia, sejak Januari hingga Juli 2018, PPNP sudah melakukan pengerukan endapan lumpur sebanyak lima kali dan rencananya akan dilanjutkan pada bulan depan apabila kondisi laut tidak terjadi gelombang besar.
Pendangkalan endapan lumpur di pelabuhan perikanan Kota Pekalongan, kata dia, merupakan masalah yang tidak pernah kunjung selesai khususnya bagi kapal yang akan keluar dari pelabuhan.
Ia mengatakan untuk mengantisipasi masalah pendangkalan endapan lumpur di pelabuhan, pada 2019 PPNP akan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan.
"Pengerukan endapan lumpur memang harus dilakukan secara rutin dan menambah volume area pengerukannya. Pemkot sudah menjanjikan memberikan alokasi anggaran pengerukan melalui APBD Perubahan" katanya.