Banyumas (Antaranews Jateng) - Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan Desa Sokawera, Kabupaten Banyumas, Jateng, sebagai Desa Hutan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Pencanangan tersebut dilakukan secara simbolis dengan pembukaan selubung papan nama oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Mochammad Triyono, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Didi Rudwiyanto, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Imron Fatoni di Lapangan Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Sabtu.
Saat ditemui wartawan, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Mochammad Triyono mengatakan Desa Sokawera merupakan daerah ketiga yang dicanangkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY.
Menurut dia, Desa Sokawera nantinya akan diajukan ke tingkat nasional karena merupakan desa hutan yang pertama dicanangkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan membenahi Desa Sokawera agar seluruh warganya terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan apa pun jenis pekerjaannya.
"Jadi dengan keunikannya masing-masing, mereka mencanangkan warganya untuk sadar terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir, saat ini merupakan saat yang paling tepat bagi kami dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial optimal karena kami menjual pelayanan, bukan menjual nominal," katanya didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Imron Fatoni.
Dalam kesempatan terpisah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Banyumas Didi Rudwiyanto mengatakan ditunjuknya Desa Sokawera sebagai desa hutan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemetaan.
Dalam hal ini, kata dia, di Desa Sokawera banyak terdapat penderes nira kelapa dan petani hutan yang belum terlayani oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk bisa memfasilitasi dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga dilakukan kerja sama antara Pemerintah Desa Sokawera dan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung dengan membentuk Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang akan melayani masyarakat di lapangan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat khususnya penderes nira kelapa dan petani hutan diharapkan mulai memikirkan hari tuanya dan risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi saat bekerja.
Ia mengakui jika selama ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan santunan bagi penderes nira kelapa yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan catat maupun meninggal dunia.
Akan tetapi, lanjut dia, besaran santunan yang berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta itu sangat tergantung pada kemampuan APBD.
"Mudah-mudahan dengan adanya terobosan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Kepala Desa Sokawera Mukhayat mengatakan pihaknya siap mendukung program Desa Hutan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di desa yang berada di kaki Gunung Slamet itu.
Ia mengakui jika saat ini baru perangkat desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sokawera, dan pengurus RT/RW serta beberapa warga yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena program tersebut baru tersosialisasikan dalam beberapa bulan terakhir.
"Namun setelah pencanangan ini, kami akan segera bergerak dan menargetkan jumlah warga yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai kisaran 4.500 orang," katanya.
Pencanangan tersebut dilakukan secara simbolis dengan pembukaan selubung papan nama oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Mochammad Triyono, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas Didi Rudwiyanto, serta Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Imron Fatoni di Lapangan Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Sabtu.
Saat ditemui wartawan, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Mochammad Triyono mengatakan Desa Sokawera merupakan daerah ketiga yang dicanangkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY.
Menurut dia, Desa Sokawera nantinya akan diajukan ke tingkat nasional karena merupakan desa hutan yang pertama dicanangkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan membenahi Desa Sokawera agar seluruh warganya terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan apa pun jenis pekerjaannya.
"Jadi dengan keunikannya masing-masing, mereka mencanangkan warganya untuk sadar terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Saya pikir, saat ini merupakan saat yang paling tepat bagi kami dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial optimal karena kami menjual pelayanan, bukan menjual nominal," katanya didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto Imron Fatoni.
Dalam kesempatan terpisah, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Banyumas Didi Rudwiyanto mengatakan ditunjuknya Desa Sokawera sebagai desa hutan sadar jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan setelah BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemetaan.
Dalam hal ini, kata dia, di Desa Sokawera banyak terdapat penderes nira kelapa dan petani hutan yang belum terlayani oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk bisa memfasilitasi dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga dilakukan kerja sama antara Pemerintah Desa Sokawera dan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung dengan membentuk Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia) yang akan melayani masyarakat di lapangan," katanya.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat khususnya penderes nira kelapa dan petani hutan diharapkan mulai memikirkan hari tuanya dan risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi saat bekerja.
Ia mengakui jika selama ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan santunan bagi penderes nira kelapa yang mengalami kecelakaan, baik yang mengakibatkan catat maupun meninggal dunia.
Akan tetapi, lanjut dia, besaran santunan yang berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta itu sangat tergantung pada kemampuan APBD.
"Mudah-mudahan dengan adanya terobosan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Kepala Desa Sokawera Mukhayat mengatakan pihaknya siap mendukung program Desa Hutan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di desa yang berada di kaki Gunung Slamet itu.
Ia mengakui jika saat ini baru perangkat desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sokawera, dan pengurus RT/RW serta beberapa warga yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena program tersebut baru tersosialisasikan dalam beberapa bulan terakhir.
"Namun setelah pencanangan ini, kami akan segera bergerak dan menargetkan jumlah warga yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai kisaran 4.500 orang," katanya.