Semarang (Antaranews Jateng) - Provinsi Jawa Tengah meraih Juara Pertama Penghargaan Paritrana atas komitmen pemerintah provinsi setempat dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanah undang-undang.
Penghargaan Paritrana diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.
Penghargaan Paritrana diberikan untuk pertama kalinya dengan lima kategori pemenang, yaitu Pemerintah Provinsi Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik, Perusahaan Besar Terbaik, Perusahaan Menengah Terbaik, dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Terbaik.
Untuk kategori pemerintah provinsi, peringkat pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Penghargaan Paritrana merupakan wujud keseriusan Jateng untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
"Saya berterima kasih kepada teman-teman pengampu ketenagakerjaan, baik dari BPJS, perusahaan, karyawan, maupun dinasnya yang selalu bekerja sama, berembuk bareng. Tripartitnya juga bagus. Saling mendorong ini yang akhirnya membuahkan suatu prestasi kita bisa mendapatkan penghargaan Paritrana ini," katanya.
Ganjar berharap Penghargaan Paritrana bisa menginspirasi bahwa usaha kecil, menengah, dan besar bisa dicakup BPJS Ketenagakerjaan sehingga masa depan tenaga kerja lebih baik.
"Kita mesti menghormati mereka karena dari peluh merekalah sebenarnya rezeki kita dapatkan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar mendorong agar jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal dan nonformal di Jateng dapat ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh di bawah itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain, menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, akan tetapi baru sebagian.
Penghargaan Paritrana diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di kantor Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.
Penghargaan Paritrana diberikan untuk pertama kalinya dengan lima kategori pemenang, yaitu Pemerintah Provinsi Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik, Perusahaan Besar Terbaik, Perusahaan Menengah Terbaik, dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) Terbaik.
Untuk kategori pemerintah provinsi, peringkat pertama diraih oleh Provinsi Jawa Tengah, disusul Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Penghargaan Paritrana merupakan wujud keseriusan Jateng untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
"Saya berterima kasih kepada teman-teman pengampu ketenagakerjaan, baik dari BPJS, perusahaan, karyawan, maupun dinasnya yang selalu bekerja sama, berembuk bareng. Tripartitnya juga bagus. Saling mendorong ini yang akhirnya membuahkan suatu prestasi kita bisa mendapatkan penghargaan Paritrana ini," katanya.
Ganjar berharap Penghargaan Paritrana bisa menginspirasi bahwa usaha kecil, menengah, dan besar bisa dicakup BPJS Ketenagakerjaan sehingga masa depan tenaga kerja lebih baik.
"Kita mesti menghormati mereka karena dari peluh merekalah sebenarnya rezeki kita dapatkan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar mendorong agar jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal dan nonformal di Jateng dapat ditingkatkan hingga mencapai 100 persen.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mencapai 100 persen, baik di kalangan pekerja formal maupun nonformal.
"Saat ini posisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 94 persen untuk yang formal artinya bekerja di perusahaan, sedangkan yang nonformal masih jauh di bawah itu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Wika Bintang.
Upaya-upaya yang dilakukan jajaran Disnakertrans Jateng untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, antara lain, menjaring perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya sama sekali atau sudah, akan tetapi baru sebagian.