Batang (Antaranews Jateng) - Bupati Batang Wihaji minta Presiden Joko Widodo membantu percepatan perubahan peraturan ruang tata ruang wilayah (RTRW) karena aturan itu mengakibatkan puluhan investor tertahan untuk menanamkan modal di daerah ini.
Menurut dia, selama ini para investor kesulitan menanamkan modal di daerah ini karena dipicu benturan peraturan daerah RTRW yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka.
" Ada puluhan investor dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah kini tertahan. Oleh karena, masalah itu saya kepada Presiden untuk memberikan solusi terbaik bagi Kabupaten Batang,” katanya.
Ia mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Batang memliki proyek pembankit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 megawatt, pelabuhan pengumpan, dan potensi ekonomi lainnya sehingga kondisi ini menjadi incaran investor lain yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.
"Sudah banyak investor baik dari penanaman modal asing (PMA) seperti Taiwan, Timur Tengah, dan Korea Selatan, serta penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bergerak di bidang garment, dan industri mobil yang mengantre berinvestasi. Oleh karena, hal ini perlu ada tindak lanjut untuk mengubah perda RTRW itu agar para investor tidak berpindah ke tempat lain," katanya.
Menurut dia, setelah mendengar keluhan tersebut, Presiden Jokowi langsung memperintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemkab.
Presiden Jokowi, kata Bupati, sangat antusias atau merespons setelah mendengar banyaknya investor yang akan menanamkan modal usahanya di Kabupaten Batang.
"Beliau (Presiden) sangat antusias sehingga langsung memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk menghubungi saya. Dan benar, pak Menteri Sofyan Djalil langsung menghubungi saya untuk membantu percepatan investasi di daerah," katanya.
Ia menambahkan saat dirinya bertemu Presiden Jokowi juga disampaikan dua masalah lainnya yang kini sedang dihadapi oleh pemkab yaitu masalah tol dan reformasi birokrasi.
"Kami sudah sampaikan kepada Pak Presiden jika di Kabupaten Batang banyak orang (investor) antre berinvestasi. Akan tetapi mereka terganjal oleh perda RTRW sehingga kami minta pada Presiden membantu percepatan perubahan RTRW," katanya di Batang, Jawa Tengah, Minggu.
Menurut dia, selama ini para investor kesulitan menanamkan modal di daerah ini karena dipicu benturan peraturan daerah RTRW yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka.
" Ada puluhan investor dengan nilai investasi mencapai triliunan rupiah kini tertahan. Oleh karena, masalah itu saya kepada Presiden untuk memberikan solusi terbaik bagi Kabupaten Batang,” katanya.
Ia mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Batang memliki proyek pembankit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 x 1.000 megawatt, pelabuhan pengumpan, dan potensi ekonomi lainnya sehingga kondisi ini menjadi incaran investor lain yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini.
"Sudah banyak investor baik dari penanaman modal asing (PMA) seperti Taiwan, Timur Tengah, dan Korea Selatan, serta penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang bergerak di bidang garment, dan industri mobil yang mengantre berinvestasi. Oleh karena, hal ini perlu ada tindak lanjut untuk mengubah perda RTRW itu agar para investor tidak berpindah ke tempat lain," katanya.
Menurut dia, setelah mendengar keluhan tersebut, Presiden Jokowi langsung memperintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pemkab.
Presiden Jokowi, kata Bupati, sangat antusias atau merespons setelah mendengar banyaknya investor yang akan menanamkan modal usahanya di Kabupaten Batang.
"Beliau (Presiden) sangat antusias sehingga langsung memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk menghubungi saya. Dan benar, pak Menteri Sofyan Djalil langsung menghubungi saya untuk membantu percepatan investasi di daerah," katanya.
Ia menambahkan saat dirinya bertemu Presiden Jokowi juga disampaikan dua masalah lainnya yang kini sedang dihadapi oleh pemkab yaitu masalah tol dan reformasi birokrasi.