Temanggung (Antaranews Jateng) - Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, tidak memberikan izin demonstrasi pascapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2018 demi keamanan wilayah Kabupaten Temanggung.
"Tidak akan saya keluarkan izin demo dengan alasan keamanan, karena satu pasangan calon mengeluarkan massa maka yang lain juga akan mengeluarkan massa tandingan," kata Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo di Temanggung, Senin.
Ia menuturkan hal itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan bentrok di mana-mana, maka tidak diharapkan. Silakan menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum melalui gugatan dan lainnya.
Ia mengatakan sempat beredar di media sosial akan terjadi demo besar-besaran dengan massa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang di Kantor Panwas Kabupaten Temanggung. Pihaknya sudah melaksanakan kegiatan dengan mengecek ke seluruh korlap maupun ormas atau simpatisan dari ketiga pasangan calon sampai kecamatan atau desa-desa dan sampai hari ini hal itu tidak terjadi.
Ia mengatakan sampai hari ini tidak ada pengajuan izin demo dan semoga tidak ada yang meminta izin untuk itu, karena memang diharapkan tidak ada demo atau pengerahan massa.
"Sampai hari ini tidak ada yang meminta izin, kalau pun ada yang meminta izin kami sudah bersepakat dengan Dandim Temanggung tidak akan kami berikan izin," katanya.
Ia menuturkan kalau memberikan izin pada salah satu pendukung pasangan calon atau ketiga-tiganya untuk menggerakkan massa maka yang harus diantisipasi adalah munculnya massa tandingan yang berlawanan dan hal itu tidak bisa dikendalikan karena masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri dan benturan akan terjadi di lapangan.
"Benturan itu bisa terjadi di desa-desa, kecamatan atau bahkan di Kantor Panwas dan sebagainya sehingga kami imbau tidak ada satu pun yang mengeluarkan atau mengerahkan massa. Silakan menggunakan cara yang lebih elegan yang diatur dengan UU dan tidak menjadikan masyarakat sebagai korban," katanya.
Ia mengatakan saat ini situasi kamtibmas di Kabupaten Temanggung aman dan terkendali.
"Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, semoga hal ini terus berlanjut sampai nanti selesainya agenda pilkada," katanya.
Sampai saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi aktif dengan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung beserta tim sukses dan juga ormas pendukungnya.
"Alhamdulillah dari ketiga pasangan calon dan pendukungnya memang kami harapkan dukungan dari mereka untuk tidak ada satu pun yang mengerahkan massa. Jadi protes atau menyampaikan pendapat itu diberikan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, silakan menggugat secara hukum dan lainnya asal jangan mengerahkan massa," katanya. Temanggung, 2/7 (Antara) - Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, tidak memberikan izin demonstrasi pascapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2018 demi keamanan wilayah Kabupaten Temanggung.
"Tidak akan saya keluarkan izin demo dengan alasan keamanan, karena satu pasangan calon mengeluarkan massa maka yang lain juga akan mengeluarkan massa tandingan," kata Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo di Temanggung, Senin.
Ia menuturkan hal itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan bentrok di mana-mana, maka tidak diharapkan. Silakan menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum melalui gugatan dan lainnya. ??
Ia mengatakan sempat beredar di media sosial akan terjadi demo besar-besaran dengan massa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang di Kantor Panwas Kabupaten Temanggung. Pihaknya sudah melaksanakan kegiatan dengan mengecek ke seluruh korlap maupun ormas atau simpatisan dari ketiga pasangan calon sampai kecamatan atau desa-desa dan sampai hari ini hal itu tidak terjadi.
Ia mengatakan sampai hari ini tidak ada pengajuan izin demo dan semoga tidak ada yang meminta izin untuk itu, karena memang diharapkan tidak ada demo atau pengerahan massa.
"Sampai hari ini tidak ada yang meminta izin, kalau pun ada yang meminta izin kami sudah bersepakat dengan Dandim Temanggung tidak akan kami berikan izin," katanya.
Ia menuturkan kalau memberikan izin pada salah satu pendukung pasangan calon atau ketiga-tiganya untuk menggerakkan massa maka yang harus diantisipasi adalah munculnya massa tandingan yang berlawanan dan hal itu tidak bisa dikendalikan karena masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri dan benturan akan terjadi di lapangan.
"Benturan itu bisa terjadi di desa-desa, kecamatan atau bahkan di Kantor Panwas dan sebagainya sehingga kami imbau tidak ada satu pun yang mengeluarkan atau mengerahkan massa. Silakan menggunakan cara yang lebih elegan yang diatur dengan UU dan tidak menjadikan masyarakat sebagai korban," katanya.
Ia mengatakan saat ini situasi kamtibmas di Kabupaten Temanggung aman dan terkendali.
"Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, semoga hal ini terus berlanjut sampai nanti selesainya agenda pilkada," katanya.
Sampai saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi aktif dengan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung beserta tim sukses dan juga ormas pendukungnya.
"Alhamdulillah dari ketiga pasangan calon dan pendukungnya memang kami harapkan dukungan dari mereka untuk tidak ada satu pun yang mengerahkan massa. Jadi protes atau menyampaikan pendapat itu diberikan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, silakan menggugat secara hukum dan lainnya asal jangan mengerahkan massa," katanya.
"Tidak akan saya keluarkan izin demo dengan alasan keamanan, karena satu pasangan calon mengeluarkan massa maka yang lain juga akan mengeluarkan massa tandingan," kata Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo di Temanggung, Senin.
Ia menuturkan hal itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan bentrok di mana-mana, maka tidak diharapkan. Silakan menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum melalui gugatan dan lainnya.
Ia mengatakan sempat beredar di media sosial akan terjadi demo besar-besaran dengan massa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang di Kantor Panwas Kabupaten Temanggung. Pihaknya sudah melaksanakan kegiatan dengan mengecek ke seluruh korlap maupun ormas atau simpatisan dari ketiga pasangan calon sampai kecamatan atau desa-desa dan sampai hari ini hal itu tidak terjadi.
Ia mengatakan sampai hari ini tidak ada pengajuan izin demo dan semoga tidak ada yang meminta izin untuk itu, karena memang diharapkan tidak ada demo atau pengerahan massa.
"Sampai hari ini tidak ada yang meminta izin, kalau pun ada yang meminta izin kami sudah bersepakat dengan Dandim Temanggung tidak akan kami berikan izin," katanya.
Ia menuturkan kalau memberikan izin pada salah satu pendukung pasangan calon atau ketiga-tiganya untuk menggerakkan massa maka yang harus diantisipasi adalah munculnya massa tandingan yang berlawanan dan hal itu tidak bisa dikendalikan karena masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri dan benturan akan terjadi di lapangan.
"Benturan itu bisa terjadi di desa-desa, kecamatan atau bahkan di Kantor Panwas dan sebagainya sehingga kami imbau tidak ada satu pun yang mengeluarkan atau mengerahkan massa. Silakan menggunakan cara yang lebih elegan yang diatur dengan UU dan tidak menjadikan masyarakat sebagai korban," katanya.
Ia mengatakan saat ini situasi kamtibmas di Kabupaten Temanggung aman dan terkendali.
"Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, semoga hal ini terus berlanjut sampai nanti selesainya agenda pilkada," katanya.
Sampai saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi aktif dengan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung beserta tim sukses dan juga ormas pendukungnya.
"Alhamdulillah dari ketiga pasangan calon dan pendukungnya memang kami harapkan dukungan dari mereka untuk tidak ada satu pun yang mengerahkan massa. Jadi protes atau menyampaikan pendapat itu diberikan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, silakan menggugat secara hukum dan lainnya asal jangan mengerahkan massa," katanya. Temanggung, 2/7 (Antara) - Kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah, tidak memberikan izin demonstrasi pascapemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2018 demi keamanan wilayah Kabupaten Temanggung.
"Tidak akan saya keluarkan izin demo dengan alasan keamanan, karena satu pasangan calon mengeluarkan massa maka yang lain juga akan mengeluarkan massa tandingan," kata Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo di Temanggung, Senin.
Ia menuturkan hal itu akan berbahaya karena bisa menimbulkan bentrok di mana-mana, maka tidak diharapkan. Silakan menggunakan cara-cara yang diatur oleh hukum melalui gugatan dan lainnya. ??
Ia mengatakan sempat beredar di media sosial akan terjadi demo besar-besaran dengan massa sekitar 2.000 hingga 3.000 orang di Kantor Panwas Kabupaten Temanggung. Pihaknya sudah melaksanakan kegiatan dengan mengecek ke seluruh korlap maupun ormas atau simpatisan dari ketiga pasangan calon sampai kecamatan atau desa-desa dan sampai hari ini hal itu tidak terjadi.
Ia mengatakan sampai hari ini tidak ada pengajuan izin demo dan semoga tidak ada yang meminta izin untuk itu, karena memang diharapkan tidak ada demo atau pengerahan massa.
"Sampai hari ini tidak ada yang meminta izin, kalau pun ada yang meminta izin kami sudah bersepakat dengan Dandim Temanggung tidak akan kami berikan izin," katanya.
Ia menuturkan kalau memberikan izin pada salah satu pendukung pasangan calon atau ketiga-tiganya untuk menggerakkan massa maka yang harus diantisipasi adalah munculnya massa tandingan yang berlawanan dan hal itu tidak bisa dikendalikan karena masyarakat akan bertindak sendiri-sendiri dan benturan akan terjadi di lapangan.
"Benturan itu bisa terjadi di desa-desa, kecamatan atau bahkan di Kantor Panwas dan sebagainya sehingga kami imbau tidak ada satu pun yang mengeluarkan atau mengerahkan massa. Silakan menggunakan cara yang lebih elegan yang diatur dengan UU dan tidak menjadikan masyarakat sebagai korban," katanya.
Ia mengatakan saat ini situasi kamtibmas di Kabupaten Temanggung aman dan terkendali.
"Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat, semoga hal ini terus berlanjut sampai nanti selesainya agenda pilkada," katanya.
Sampai saat ini, pihaknya sudah berkomunikasi aktif dengan ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung beserta tim sukses dan juga ormas pendukungnya.
"Alhamdulillah dari ketiga pasangan calon dan pendukungnya memang kami harapkan dukungan dari mereka untuk tidak ada satu pun yang mengerahkan massa. Jadi protes atau menyampaikan pendapat itu diberikan dengan cara yang diatur oleh undang-undang, silakan menggugat secara hukum dan lainnya asal jangan mengerahkan massa," katanya.