Semarang (Antaranews Jateng) - Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Temgah, pada 13-14 April 2018, belum memutuskan nama salah seorang kader yang akan diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
"Munas ini tidak mengusulkan atau menyebutkan nama (cawapres), tapi kriteria yang intinya sama seperti yang sudah menjadi keputusan DPP yakni sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani usai penutupan Munas Alim Ulama di Semarang, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa para alim ulama yang hadir pada munas sangat melihat aspek mudarat dan manfaatnya terkait dengan penyebutan nama cawapres yang akan diusung partai berlambang kakbah itu.
"Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan meninbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi," ujarnya.
Para alim ulama PPP, kata dia, berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru.
"Penyebutan cawapres, kita sepakat setelah urusan pilkada selesai, maka forum permusyawaratan parpol lain, apakah mukernas atau rapimnas yang diperluas," katanya.
Ia mengungkapkan, pada Munas Alim Ulama PPP yang berlangsung dua hari Hotel Patrajasa Semarang itu ada yang mengusulkan untuk mendorong Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Gus Romi) sebagai cawapres.
"Tapi mayoritas berpendapat belum saatnya sekarang untuk menyebut nama cawapres karena itu harus tetap dimusyawarahkan dengan partai koalisi dan dengan Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
PPP memandang kepemimpinan Republik Indonesia kedepan tetap perlu mempertahankan duet antara nasionalis dengan agamis, serta menolak paham-paham yang ingin mengganti empat konsensus bernegara.
"Munas ini tidak mengusulkan atau menyebutkan nama (cawapres), tapi kriteria yang intinya sama seperti yang sudah menjadi keputusan DPP yakni sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani usai penutupan Munas Alim Ulama di Semarang, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa para alim ulama yang hadir pada munas sangat melihat aspek mudarat dan manfaatnya terkait dengan penyebutan nama cawapres yang akan diusung partai berlambang kakbah itu.
"Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan meninbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi," ujarnya.
Para alim ulama PPP, kata dia, berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru.
"Penyebutan cawapres, kita sepakat setelah urusan pilkada selesai, maka forum permusyawaratan parpol lain, apakah mukernas atau rapimnas yang diperluas," katanya.
Ia mengungkapkan, pada Munas Alim Ulama PPP yang berlangsung dua hari Hotel Patrajasa Semarang itu ada yang mengusulkan untuk mendorong Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Gus Romi) sebagai cawapres.
"Tapi mayoritas berpendapat belum saatnya sekarang untuk menyebut nama cawapres karena itu harus tetap dimusyawarahkan dengan partai koalisi dan dengan Pak Jokowi sendiri," ujarnya.
PPP memandang kepemimpinan Republik Indonesia kedepan tetap perlu mempertahankan duet antara nasionalis dengan agamis, serta menolak paham-paham yang ingin mengganti empat konsensus bernegara.