Semarang (Antaranews Jateng) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendukung pengembalian haluan negara seperti yang terdapat dalam Garis Besar Haluan Negara.
"Haluan negara seperti yang terdapat dalam GBHN sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa," kata Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring di Semarang, Rabu.
Ia menyakini GBHN bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.
"Keberadaan GBHN mutlak diperlukan, ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan presiden terpilih berikutnya," ujarnya saat membuka Seminar Nasional Fraksi PKS MPR RI dengan tema "Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi".
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menilai bahwa setelah GBHN dihilangkan pascareformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.
"Tentunya, GBHN disesuaikan dengan masa sekarang, kita susun yang bagus, sesuai dengan negara modern, memberikan arah yang jelas tentang bernegara karena sejak Era Orde baru selalu ada GBHN untuk menentukan `direction` atau arah bernegara," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, haluan negara perlu dikembalikan pada GBHN agar pejabat negara mempunyai arah dalam bernegara.
Tifatul menjelaskan bahwa PKS menggelar berbagai kegiatan di berbagai daerah agar para kadernya, terutama yang duduk sebagai anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki wawasan dan kompetensi yang sama, salah satunya terkait amendemen Undang-Undang Dasar (UUD).
"Selain itu, PKS juga melakukan beberapa kegiatan terkait dengan MPR, satu adalah terkait dengan penambahan wawasan dari kawan-kawan, sekolah konstitusi namanya, mengundang berbagai pakar hukum dari berbagai instansi, berbicara di kalangan anggota dewan kita, agar semuanya paham hukum tata negara," ujarnya.
Terkait waktu perumusan dan keputusan, Tifatul sendiri belum bisa memastikan kapan amandemen ini bisa dilaksanakan, mengingat pada tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.
"Beberapa waktu lalu Ibu Megawati ke MPR, bingung melihat situasi di lapangan, beliau mau berbicara kepada Pak Jokowi, sebagai kepala negara harapannya bisa menjadi komando, tetapi kita belum tahu apakah di masa politik ini bisa terlaksana," katanya.
Seminar nasional Fraksi PKS MPR RI juga dihadiri sejumlah pakar, di antaranya Guru Besar Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi dan anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, serta 150 peserta yang merupakan anggota DPRD dan tokoh PKS di seluruh Jateng.
"Haluan negara seperti yang terdapat dalam GBHN sudah sesuai dengan semangat konstitusi dan akan membuat pembangunan di Indonesia tidak tergantung pada pemerintahan yang berkuasa," kata Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring di Semarang, Rabu.
Ia menyakini GBHN bisa membawa arah pembangunan nasional menjadi lebih terencana dan lebih baik.
"Keberadaan GBHN mutlak diperlukan, ketika presiden sudah tidak menjabat lagi, maka rencana pembangunan nasional akan dilanjutkan presiden terpilih berikutnya," ujarnya saat membuka Seminar Nasional Fraksi PKS MPR RI dengan tema "Haluan Negara Sebagai Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Perspektif Konstitusi".
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menilai bahwa setelah GBHN dihilangkan pascareformasi, pembangunan di Indonesia menjadi tidak berkesinambungan.
"Tentunya, GBHN disesuaikan dengan masa sekarang, kita susun yang bagus, sesuai dengan negara modern, memberikan arah yang jelas tentang bernegara karena sejak Era Orde baru selalu ada GBHN untuk menentukan `direction` atau arah bernegara," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, haluan negara perlu dikembalikan pada GBHN agar pejabat negara mempunyai arah dalam bernegara.
Tifatul menjelaskan bahwa PKS menggelar berbagai kegiatan di berbagai daerah agar para kadernya, terutama yang duduk sebagai anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki wawasan dan kompetensi yang sama, salah satunya terkait amendemen Undang-Undang Dasar (UUD).
"Selain itu, PKS juga melakukan beberapa kegiatan terkait dengan MPR, satu adalah terkait dengan penambahan wawasan dari kawan-kawan, sekolah konstitusi namanya, mengundang berbagai pakar hukum dari berbagai instansi, berbicara di kalangan anggota dewan kita, agar semuanya paham hukum tata negara," ujarnya.
Terkait waktu perumusan dan keputusan, Tifatul sendiri belum bisa memastikan kapan amandemen ini bisa dilaksanakan, mengingat pada tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.
"Beberapa waktu lalu Ibu Megawati ke MPR, bingung melihat situasi di lapangan, beliau mau berbicara kepada Pak Jokowi, sebagai kepala negara harapannya bisa menjadi komando, tetapi kita belum tahu apakah di masa politik ini bisa terlaksana," katanya.
Seminar nasional Fraksi PKS MPR RI juga dihadiri sejumlah pakar, di antaranya Guru Besar Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi dan anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih, serta 150 peserta yang merupakan anggota DPRD dan tokoh PKS di seluruh Jateng.