Semarang (Antaranews Jateng) - Demo oleh puluhan mahasiswa di KPU Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (10/4), merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap keberlangsungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.
Mereka yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempersoalkan keterlambatan pemasangan alat peraga kampanye (APK), baik pasangan nomor urut 1 Ganjar Pranowo dan H. Taj Yasin maupun pasangan nomor urut 2 Sudirman Said dan Ida Fauziyah.
Sejak 15 Februari hingga Rabu (11/4), baliho, spanduk, dan APK lainnya belum terlihat semarak di sejumlah titik jalan. Suasana ini berbeda dengan keadaan di sejumlah titik jalan, misalnya di Simpang Lima Kota Semarang, menjelang Pilgub Jateng 2013.
Tidak pelak lagi, jika ada di antara masyarakat yang mempersoalkan keterlambatan pemasangan APK di tengah suasana adem ayem Pilgub Jateng 2018.
Ada di antara pedemo yang membawa sejumlah spanduk dan poster, antara lain bertuliskan "Menuntut Profesionalisme KPU Provinsi Jateng", "Telat 1,5 Bulan Adakan Baliho Cagub dan Cawagub Jateng", dan "Berikan Solusi Keterlambatan Pengadaan APK".
Seperti yang diwartakan Antara, Selasa (10/4), pedemo Badrun Nari selaku koordinator aksi, beranggapan bahwa keterlambatan pemasangan APK di 35 kabupaten/kota oleh jajaran KPU Provinsi Jateng akan menguntungkan petahana.
Badrun memandang perlu ada tindak lanjut atas keterlambatan pemasangan APK tersebut, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak?
Seharusnya, menurut dia, KPU mengantisipasi keterlambatan pemasangan APK dengan mempersiapkan proses lelang pengadaan sebaik-baiknya.
Atas dasar itulah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menuntut KPU Provinsi Jateng untuk bertanggung jawab dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mereka juga minta KPU tidak memihak salah satu pasangan calon gubernur.
Sebagaimana disiarkan Antara, Ketua KPU Provinsi Jateng Joko Purnomo mengatakan bahwa pemasangan APK Pilgub Jateng 2018 secara bertahap di sejumlah daerah. Pihaknya menargetkan pada April 2018 semua APK sudah didistribusikan ke semua daerah.
Tingkat Partisipasi
Badrun ketika berdemo juga sempat mengingatkan kepada pihak KPU bahwa keterlambatan pemasangan APK berdampak pada antusiasme masyarakat dalam mengikuti semua tahapan Pilgub Jateng 2018.
Bahkan, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono, keberadaan APK berpengaruh besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut Teguh Yuwono, makin langkanya alat peraga kampanye yang tersebar tidak masif, membuat rakyat makin tidak tahu dan makin apatis.
Teguh Yuwono berpendapat bahwa kampanye yang sepi dan adem ayem kemungkinan besar berpengaruh pada pengetahuan masyarakat terhadap Pilgub Jateng, 27 Juni 2018.
Pendapat senada disampaikan Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih. Anggota DPR RI ini memperkirakan pesta demokrasi yang adem ayem bakal berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat yang akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).
Ditambakan lagi oleh Teguh yang juga alumnus Flinders University Australia itu, bahwa pengetahuan yang rendah tersebut berpengaruh pada animo atau minat politik.
"Nah, minat politik yang rendah berpengaruh besar pada tingkat partisipasi dalam mencoblos," ujarnya.
Oleh karena itu, semua pihak harus peduli untuk membantu sosialisasi politik tentang Pilgub Jateng.
Di sisi lain, sebagaimana dikatakan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono, peserta pemilihan kepala daerah mampu memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS.
Menurut Iqbal Wibisono, peserta pilkada dan partai pengusung harus lebih keras dan masif untuk menyosialisakan agar calon pemilih lebih mengenal dan dapat memaksimalkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS.
"Pilgub Jateng dengan hanya dua pasang calon merupakan demokrasi yang tidak banyak menyulitkan bagi masyarakat Jawa Tengah," katanya.
Namun, kata Iqbal, bagi pasangan calon dan partai pengusung lebih gencar mengajak masyarakat pada masa kampanye pilkada, 15 Februari hingga 23 Juni 2018, agar mereka menyalurkan hak pilihnya.
Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, berarti pembelajaran demokrasi akan memiliki makna besar dalam pembangunan di provinsi ini, khususnya dalam memilih pemimpin di Jateng.
Apalagi, salah satu tugas gubernur adalah membangun kesejahteran masyarakat, termasuk meminimalkan angka kemiskinan, kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jateng.
Target Partisipasi
Target partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, termasuk Pilgub Jateng, sebesar 77,5 persen tidak akan terwujud bila semua pihak tidak bersungguh-sungguh menyosialisasikannya.
Kalau perlu, melibatkan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) agar mengerahkan warganya untuk mendatangi TPS pada hari-H, 27 Juni 2018, atau menggelar lomba antar-TPS berdasarkan persentase. Hal ini mengingat muncul prediksi dari kalangan akademis, seperti Teguh Yuwono, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jateng sekitar 60 hingga 70 persen.
"Partisipasi di bawah 70 persen itu kategori kurang bagus," kata Teguh.
Prediksi Teguh itu lebih tinggi daripada tingkat kehadiran masyarakat pemilih pada Pilgub Jateng 2013. Berdasarkan data KPU Provinsi Jateng (jateng.kpu.go.id), tingkat partisipasinya sebanyak 15.261.268 pemilih atau 55,73 persen dari total pemilih.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko pada Pilgub Jateng 2013 meraih 6.962.417 (48,82 persen), pasangan Bibit Waluyo/Sudijono Sastroatmodjo) meraih 4.314.813 suara (30,26 persen), dan pasangan Hadi Prabowo/Don Murdono meraih 2.982.715 suara (20,92 persen).
Meski suasana lebih semarak, terutama pemasangan APK di sejumlah titik jalan se-Jawa Tengah, pada Pilgub Jateng 2013, tingkat partisipasinya di bawah 60 persen. Apalagi, ada keterlambatan pemasangan APK seperti pada Pilgub Jateng tahun ini.
Selagi ada waktu, KPU segera memasang APK di sejumlah titik jalan utama di masing-masing kota/kabupaten. Sebaiknya APK ini tidak sekadar memasang foto dan nomor urut kontestan, tetapi juga visi dan misi peserta Pilgub Jateng 2018.
Dengan mencantumkan visi dan misi secara garis besar, setidaknya masyarakat akan mendapat gambaran mau dibawa ke mana Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.
Mereka yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempersoalkan keterlambatan pemasangan alat peraga kampanye (APK), baik pasangan nomor urut 1 Ganjar Pranowo dan H. Taj Yasin maupun pasangan nomor urut 2 Sudirman Said dan Ida Fauziyah.
Sejak 15 Februari hingga Rabu (11/4), baliho, spanduk, dan APK lainnya belum terlihat semarak di sejumlah titik jalan. Suasana ini berbeda dengan keadaan di sejumlah titik jalan, misalnya di Simpang Lima Kota Semarang, menjelang Pilgub Jateng 2013.
Tidak pelak lagi, jika ada di antara masyarakat yang mempersoalkan keterlambatan pemasangan APK di tengah suasana adem ayem Pilgub Jateng 2018.
Ada di antara pedemo yang membawa sejumlah spanduk dan poster, antara lain bertuliskan "Menuntut Profesionalisme KPU Provinsi Jateng", "Telat 1,5 Bulan Adakan Baliho Cagub dan Cawagub Jateng", dan "Berikan Solusi Keterlambatan Pengadaan APK".
Seperti yang diwartakan Antara, Selasa (10/4), pedemo Badrun Nari selaku koordinator aksi, beranggapan bahwa keterlambatan pemasangan APK di 35 kabupaten/kota oleh jajaran KPU Provinsi Jateng akan menguntungkan petahana.
Badrun memandang perlu ada tindak lanjut atas keterlambatan pemasangan APK tersebut, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak?
Seharusnya, menurut dia, KPU mengantisipasi keterlambatan pemasangan APK dengan mempersiapkan proses lelang pengadaan sebaik-baiknya.
Atas dasar itulah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menuntut KPU Provinsi Jateng untuk bertanggung jawab dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Mereka juga minta KPU tidak memihak salah satu pasangan calon gubernur.
Sebagaimana disiarkan Antara, Ketua KPU Provinsi Jateng Joko Purnomo mengatakan bahwa pemasangan APK Pilgub Jateng 2018 secara bertahap di sejumlah daerah. Pihaknya menargetkan pada April 2018 semua APK sudah didistribusikan ke semua daerah.
Tingkat Partisipasi
Badrun ketika berdemo juga sempat mengingatkan kepada pihak KPU bahwa keterlambatan pemasangan APK berdampak pada antusiasme masyarakat dalam mengikuti semua tahapan Pilgub Jateng 2018.
Bahkan, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono, keberadaan APK berpengaruh besar pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut Teguh Yuwono, makin langkanya alat peraga kampanye yang tersebar tidak masif, membuat rakyat makin tidak tahu dan makin apatis.
Teguh Yuwono berpendapat bahwa kampanye yang sepi dan adem ayem kemungkinan besar berpengaruh pada pengetahuan masyarakat terhadap Pilgub Jateng, 27 Juni 2018.
Pendapat senada disampaikan Ketua DPW PKS Jateng Abdul Fikri Faqih. Anggota DPR RI ini memperkirakan pesta demokrasi yang adem ayem bakal berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat yang akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).
Ditambakan lagi oleh Teguh yang juga alumnus Flinders University Australia itu, bahwa pengetahuan yang rendah tersebut berpengaruh pada animo atau minat politik.
"Nah, minat politik yang rendah berpengaruh besar pada tingkat partisipasi dalam mencoblos," ujarnya.
Oleh karena itu, semua pihak harus peduli untuk membantu sosialisasi politik tentang Pilgub Jateng.
Di sisi lain, sebagaimana dikatakan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono, peserta pemilihan kepala daerah mampu memaksimalkan tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk datang ke TPS.
Menurut Iqbal Wibisono, peserta pilkada dan partai pengusung harus lebih keras dan masif untuk menyosialisakan agar calon pemilih lebih mengenal dan dapat memaksimalkan partisipasi pemilih untuk datang ke TPS.
"Pilgub Jateng dengan hanya dua pasang calon merupakan demokrasi yang tidak banyak menyulitkan bagi masyarakat Jawa Tengah," katanya.
Namun, kata Iqbal, bagi pasangan calon dan partai pengusung lebih gencar mengajak masyarakat pada masa kampanye pilkada, 15 Februari hingga 23 Juni 2018, agar mereka menyalurkan hak pilihnya.
Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, berarti pembelajaran demokrasi akan memiliki makna besar dalam pembangunan di provinsi ini, khususnya dalam memilih pemimpin di Jateng.
Apalagi, salah satu tugas gubernur adalah membangun kesejahteran masyarakat, termasuk meminimalkan angka kemiskinan, kata Iqbal yang pernah sebagai Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jateng.
Target Partisipasi
Target partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak, termasuk Pilgub Jateng, sebesar 77,5 persen tidak akan terwujud bila semua pihak tidak bersungguh-sungguh menyosialisasikannya.
Kalau perlu, melibatkan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) agar mengerahkan warganya untuk mendatangi TPS pada hari-H, 27 Juni 2018, atau menggelar lomba antar-TPS berdasarkan persentase. Hal ini mengingat muncul prediksi dari kalangan akademis, seperti Teguh Yuwono, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jateng sekitar 60 hingga 70 persen.
"Partisipasi di bawah 70 persen itu kategori kurang bagus," kata Teguh.
Prediksi Teguh itu lebih tinggi daripada tingkat kehadiran masyarakat pemilih pada Pilgub Jateng 2013. Berdasarkan data KPU Provinsi Jateng (jateng.kpu.go.id), tingkat partisipasinya sebanyak 15.261.268 pemilih atau 55,73 persen dari total pemilih.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko pada Pilgub Jateng 2013 meraih 6.962.417 (48,82 persen), pasangan Bibit Waluyo/Sudijono Sastroatmodjo) meraih 4.314.813 suara (30,26 persen), dan pasangan Hadi Prabowo/Don Murdono meraih 2.982.715 suara (20,92 persen).
Meski suasana lebih semarak, terutama pemasangan APK di sejumlah titik jalan se-Jawa Tengah, pada Pilgub Jateng 2013, tingkat partisipasinya di bawah 60 persen. Apalagi, ada keterlambatan pemasangan APK seperti pada Pilgub Jateng tahun ini.
Selagi ada waktu, KPU segera memasang APK di sejumlah titik jalan utama di masing-masing kota/kabupaten. Sebaiknya APK ini tidak sekadar memasang foto dan nomor urut kontestan, tetapi juga visi dan misi peserta Pilgub Jateng 2018.
Dengan mencantumkan visi dan misi secara garis besar, setidaknya masyarakat akan mendapat gambaran mau dibawa ke mana Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.