Magelang (Antaranews Jateng) - Badan Pusat Statistik Kota Magelang melakukan sosialisasi survei disagregasi pembentukan modal tetap bruto yang hasil program tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung pencapaian pengembangan dunia usaha dan pariwisata melalui perbaikan iklim investasi serta lapangan kerja.
Kepala BPS Kota Magelang Haryono di Magelang, Kamis, mengatakan tahapan survei disagregasi PMTB ((Pembentukan Modal Tetap Bruto) diawali dengan kegiatan diskusi kelompok terarah untuk kemudian survei di lapangan.
"Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPS berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Data didapat melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.
Ia mengatakan cakupan wilayah pendataan survei penyusunan disagregasi PMTB 2018 di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan pelaksanaan survei selama tiga bulan, mulai April sampai dengan Juni mendatang.
Hasil survei tersebut, berupa data makro, antara lain menyangkut data sosial dan ekonomi.
Ia menyebut salah satu data ekonomi berupa data Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Dengan data PDB atau PDRB tersebut dapat kita ketahui kondisi perekonomian suatu negara atau daerah," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa pengembangan dunia usaha dan pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun ini. Pengembangan sektor tersebut prioritasnya berupa perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
"Agar program prioritas tersebut dapat berjalan baik, dibutuhkan data investasi fisik atau PMTB yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang Sugiharto menyatakan dukungan pemkot setempat terhadap survei tersebut.
"Kami menyambut baik dan mendukung survei disagregasi PMTB. Berbicara tentang survei berarti kita berbicara tentang data. Tidak ada individu, organisasi, maupun institusi apapun yang tidak membutuhkan data," katanya di sela pembukaan diskusi kelompok terarah dalam rangka sosialisasi survei disagregasi PMTB di salah satu hotel di Kota Magelang itu.
Dia mengingatkan bahwa survei bukan semata-mata suatu kebijakan atau karena program yang sudah dianggarkan, dan bukan pula karena perintah instansi yang lebih tinggi.
"Tetapi harus dilandasi dan termotivasi atas manfaat dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik manfaat bagi diri sendiri, institusi atau organisasi, maupun manfaat bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan survei yang sukses akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain menyangkut perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail dan akurat, dasar pengalokasian anggaran sesuai target pertumbuhan yang hendak dicapai, dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang iklim investasi. (hms)
Kepala BPS Kota Magelang Haryono di Magelang, Kamis, mengatakan tahapan survei disagregasi PMTB ((Pembentukan Modal Tetap Bruto) diawali dengan kegiatan diskusi kelompok terarah untuk kemudian survei di lapangan.
"Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPS berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Data didapat melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.
Ia mengatakan cakupan wilayah pendataan survei penyusunan disagregasi PMTB 2018 di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan pelaksanaan survei selama tiga bulan, mulai April sampai dengan Juni mendatang.
Hasil survei tersebut, berupa data makro, antara lain menyangkut data sosial dan ekonomi.
Ia menyebut salah satu data ekonomi berupa data Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Dengan data PDB atau PDRB tersebut dapat kita ketahui kondisi perekonomian suatu negara atau daerah," katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa pengembangan dunia usaha dan pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun ini. Pengembangan sektor tersebut prioritasnya berupa perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
"Agar program prioritas tersebut dapat berjalan baik, dibutuhkan data investasi fisik atau PMTB yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha," katanya.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Magelang Sugiharto menyatakan dukungan pemkot setempat terhadap survei tersebut.
"Kami menyambut baik dan mendukung survei disagregasi PMTB. Berbicara tentang survei berarti kita berbicara tentang data. Tidak ada individu, organisasi, maupun institusi apapun yang tidak membutuhkan data," katanya di sela pembukaan diskusi kelompok terarah dalam rangka sosialisasi survei disagregasi PMTB di salah satu hotel di Kota Magelang itu.
Dia mengingatkan bahwa survei bukan semata-mata suatu kebijakan atau karena program yang sudah dianggarkan, dan bukan pula karena perintah instansi yang lebih tinggi.
"Tetapi harus dilandasi dan termotivasi atas manfaat dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik manfaat bagi diri sendiri, institusi atau organisasi, maupun manfaat bagi masyarakat," katanya.
Ia mengatakan survei yang sukses akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain menyangkut perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail dan akurat, dasar pengalokasian anggaran sesuai target pertumbuhan yang hendak dicapai, dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang iklim investasi. (hms)