Semarang (Antaranews Jateng) - Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meminta pemerintah daerah yang tingkat kemiskinannya rendah untuk menaikkan standar garis kemiskinan agar memicu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya sudah rendah, saya menyarankan untuk membuat standar sendiri atau standarnya dinaikkan. Jadi katakanlah kemiskinan dengan standar nasional empat persen, kalau dinaikkan barangkali menjadi 10 persen, itu berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih keras," katanya di Semarang, Jumat.
Heru menilai, menaikkan standar garis kemiskinan diperlukan karena kategori antara yang miskin dan hampir miskin dengan standar saat ini sebenarnya masuk kategori miskin, namun belum perlu dilakukan kabupaten/kota yang standar garis kemiskinannya masuk kategori tinggi.
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengakui jika upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dibantu pemerintah yang ada di tingkat terbawah sebab merekalah yang tahu persis kondisi warganya.
"Mereka yang bisa memastikan jika warganya yang miskin tidak kekurangan makan, bisa bekerja, dan anak-anaknya bersekolah," ujarnya.
Mantan Bupati Purbalingga itu berpendapat, untuk memperluas lapangan kerja, maka pemerintah harus mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta investasi, diiringi dengan penyediaan kualitas sumber daya manusia yang terampil.
"Bagaimanapun memberikan bekal keterampilan baik melalui pendidikan formal maupun informal sangat diperlukan," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Jamaluddin menyebutkan bahwa pihaknya mendorong masyarakat untuk berinovasi sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan yang masih ditemui di sejumlah daerah.
"Salah satu kunci utama membantu program pengentasan kemiskinan di Jateng adalah inovasi dari masyarakatnya," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tercatat pada Maret 2017, angka kemiskinan turun menjadi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta jiwa.
Selanjutnya, pada September 2017, jumlah penduduk miskin Jateng mencapai 4,20 juta orang (12,23 persen), kondisi tersebut berkurang sebesar 253,23 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).
"Bagi daerah-daerah yang angka kemiskinannya sudah rendah, saya menyarankan untuk membuat standar sendiri atau standarnya dinaikkan. Jadi katakanlah kemiskinan dengan standar nasional empat persen, kalau dinaikkan barangkali menjadi 10 persen, itu berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih keras," katanya di Semarang, Jumat.
Heru menilai, menaikkan standar garis kemiskinan diperlukan karena kategori antara yang miskin dan hampir miskin dengan standar saat ini sebenarnya masuk kategori miskin, namun belum perlu dilakukan kabupaten/kota yang standar garis kemiskinannya masuk kategori tinggi.
Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu mengakui jika upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dibantu pemerintah yang ada di tingkat terbawah sebab merekalah yang tahu persis kondisi warganya.
"Mereka yang bisa memastikan jika warganya yang miskin tidak kekurangan makan, bisa bekerja, dan anak-anaknya bersekolah," ujarnya.
Mantan Bupati Purbalingga itu berpendapat, untuk memperluas lapangan kerja, maka pemerintah harus mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta investasi, diiringi dengan penyediaan kualitas sumber daya manusia yang terampil.
"Bagaimanapun memberikan bekal keterampilan baik melalui pendidikan formal maupun informal sangat diperlukan," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Jamaluddin menyebutkan bahwa pihaknya mendorong masyarakat untuk berinovasi sebagai upaya membantu pengentasan kemiskinan yang masih ditemui di sejumlah daerah.
"Salah satu kunci utama membantu program pengentasan kemiskinan di Jateng adalah inovasi dari masyarakatnya," ujarnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, tercatat pada Maret 2017, angka kemiskinan turun menjadi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta jiwa.
Selanjutnya, pada September 2017, jumlah penduduk miskin Jateng mencapai 4,20 juta orang (12,23 persen), kondisi tersebut berkurang sebesar 253,23 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 4,45 juta orang (13,01 persen).