Temanggung (Antaranews Jateng) - Kepemilikan lahan sawah 0,5 hektare ke bawah mendominasi petani di Provinsi Jawa Tengah, kata Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi setempat, Peni Rahayu.
"Berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemprov Jateng bersama kabupaten/kota sekitar 58 persen dari 2.567.000 petani di Jateng hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektare ke bawah," katanya di Temanggung, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut usai rapat evaluasi pelaksanaan kartu tani di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung.
Menurut dia dengan kondisi tersebut merupakan petani yang tidak ideal untuk bercocok tanam. Idealnya satu petani itu mempunyai lahan dua hektare.
"Jadi benar-benar petani kita itu miskin, karena lebih dari 50 persen kepemilikan lahan hanya 0,5 hektare, sedangkan petani yang memiliki lahan di atas dua hektare sangat kecil hanya 2,8 persen," katanya.
Ia mengatakan sekitar 40 persen dari angka kemiskinan di Jateng adalah petani. Jadi petani ini benar-benar perlu dibantu.
Ia menuturkan salah satu upaya pemerintah untuk membantu petani adalah penyaluran pupuk bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran maka petani harus terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dalam perkembangannya kini diterbitkan kartu tani.
Ia mengatakan dalam sistem pendataan kartu tani tersebut tercantum nama dan alamat petani serta kepemilikan lahan.
"Sekarang kalau provinsi maupun dari pusat akan memberikan bantuan ke Jateng sangat mudah, tinggal melihat sistem datanya ada semua. Siapa petani miskin yang prioritas untuk dibantu, karena di situ sudah tertera nama, alamat, dan kelompoknya," katanya.
Menurut dia, keakuratan sistem data petani di Jateng sudah diakui beberapa kementerian dan sejumlah provinsi penghasil pangan yang bulan lalu belajar ke Jateng.
"Berdasarkan pendataan yang dilakukan Pemprov Jateng bersama kabupaten/kota sekitar 58 persen dari 2.567.000 petani di Jateng hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektare ke bawah," katanya di Temanggung, Rabu.
Ia menyampaikan hal tersebut usai rapat evaluasi pelaksanaan kartu tani di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung.
Menurut dia dengan kondisi tersebut merupakan petani yang tidak ideal untuk bercocok tanam. Idealnya satu petani itu mempunyai lahan dua hektare.
"Jadi benar-benar petani kita itu miskin, karena lebih dari 50 persen kepemilikan lahan hanya 0,5 hektare, sedangkan petani yang memiliki lahan di atas dua hektare sangat kecil hanya 2,8 persen," katanya.
Ia mengatakan sekitar 40 persen dari angka kemiskinan di Jateng adalah petani. Jadi petani ini benar-benar perlu dibantu.
Ia menuturkan salah satu upaya pemerintah untuk membantu petani adalah penyaluran pupuk bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran maka petani harus terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang dalam perkembangannya kini diterbitkan kartu tani.
Ia mengatakan dalam sistem pendataan kartu tani tersebut tercantum nama dan alamat petani serta kepemilikan lahan.
"Sekarang kalau provinsi maupun dari pusat akan memberikan bantuan ke Jateng sangat mudah, tinggal melihat sistem datanya ada semua. Siapa petani miskin yang prioritas untuk dibantu, karena di situ sudah tertera nama, alamat, dan kelompoknya," katanya.
Menurut dia, keakuratan sistem data petani di Jateng sudah diakui beberapa kementerian dan sejumlah provinsi penghasil pangan yang bulan lalu belajar ke Jateng.