Solo (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kota Surakarta menyatakan tidak akan menambah kuota elpiji subsidi pada tahun ini mengingat tidak ada gejolak konsumsi di rumahan maupun usaha kecil dan menengah (UKM).
"Kami tetap pada besaran kuota tahun lalu, yaitu 27.145 tabung/hari," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Subagiyo di Solo, Rabu.
Ia mengakui pada akhir tahun lalu sempat ada kenaikan konsumsi elpiji ukuran tabung 3 kg di masyarakat mengingat pada saat itu ada kekeringan serta musim pernikahan di Kota Solo dan sekitarnya.
"Pada saat kekeringan ini ada sejumlah warga di luar Kota Solo yang membeli elpiji melon ke Kota Solo untuk mengairi sawah mereka. Elpiji ini digunakan untuk menghidupkan mesin diesel," katanya.
Pada peningkatan konsumsi tersebut, pihaknya terpaksa harus menggelontorkan sekitar 5.000 tabung/bulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk memastikan hal itu tidak lagi terjadi pihaknya berupaya menindaklanjuti program deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di lingkungan pegawai Pemkot Surakarta.
"Kami terus mengimbau agar PNS menindaklanjuti deklarasi ini. Selain itu kami juga masih meninjau bagaimana efektivitasnya," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, untuk mengendalikan konsumsi ke depan pemerintah akan segera menerapkan penggunaan kartu distribusi elpiji 3 kg kepada masyarakat.
"Kami belum tahu kapan mulai diterapkan, kemungkinan dalam waktu dekat. Yang pasti dengan penerapan ini maka konsumsi elpiji 3 kg akan tepat sasaran sehingga tidak ada gejolak di lapangan," katanya.
"Kami tetap pada besaran kuota tahun lalu, yaitu 27.145 tabung/hari," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Subagiyo di Solo, Rabu.
Ia mengakui pada akhir tahun lalu sempat ada kenaikan konsumsi elpiji ukuran tabung 3 kg di masyarakat mengingat pada saat itu ada kekeringan serta musim pernikahan di Kota Solo dan sekitarnya.
"Pada saat kekeringan ini ada sejumlah warga di luar Kota Solo yang membeli elpiji melon ke Kota Solo untuk mengairi sawah mereka. Elpiji ini digunakan untuk menghidupkan mesin diesel," katanya.
Pada peningkatan konsumsi tersebut, pihaknya terpaksa harus menggelontorkan sekitar 5.000 tabung/bulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Untuk memastikan hal itu tidak lagi terjadi pihaknya berupaya menindaklanjuti program deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi di lingkungan pegawai Pemkot Surakarta.
"Kami terus mengimbau agar PNS menindaklanjuti deklarasi ini. Selain itu kami juga masih meninjau bagaimana efektivitasnya," katanya.
Sementara itu, dikatakannya, untuk mengendalikan konsumsi ke depan pemerintah akan segera menerapkan penggunaan kartu distribusi elpiji 3 kg kepada masyarakat.
"Kami belum tahu kapan mulai diterapkan, kemungkinan dalam waktu dekat. Yang pasti dengan penerapan ini maka konsumsi elpiji 3 kg akan tepat sasaran sehingga tidak ada gejolak di lapangan," katanya.