Semarang, (Antaranews Jateng) - DPRD Provinsi Jawa Tengah minta PT Pertamina mengawasi secara ketat dan rutin pada pendistribusian elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram guna mencegah terjadinya kelangkaan di masyarakat.
"Elpiji merupakan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat kecil yang masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah," kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, Kamis.
Ia mengungkapkan, sejumlah daerah di Jateng sempat mengalami kelangkaan gas elpiji bersubsidi pada akhir 2017 yang menyebabkan harga jualnya melambung hingga mencapai Rp22 ribu per tabung.
Kelangkaan elpiji bersubsidi tersebut menjadi temuan politikus Partai Keadilan Sejahtera saat menggelar reses di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, PT Pertamina perlu memberikan penambahan kuota distribusi gas elpiji bersubsidi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kuliner yang semakin meningkat maupun usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).
"Kelangkaan elpiji bersubsidi telah memicu kenaikan harga di tingkat pengecer dari harga resmi yang telah ditetapkan," katanya.
Riyono berharap tidak lagi terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi di masyarakat selama 2018.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menambahkan, PT Pertamina perlu mengatur distribusi elpiji bersubsidi guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.
"Distribusi elpiji bersubsidi perlu diatur dan diawasi agar tidak terjadi kelangkaan, serta bisa tepat sasaran," ujarnya.
"Elpiji merupakan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat kecil yang masih sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah," kata anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Riyono di Semarang, Kamis.
Ia mengungkapkan, sejumlah daerah di Jateng sempat mengalami kelangkaan gas elpiji bersubsidi pada akhir 2017 yang menyebabkan harga jualnya melambung hingga mencapai Rp22 ribu per tabung.
Kelangkaan elpiji bersubsidi tersebut menjadi temuan politikus Partai Keadilan Sejahtera saat menggelar reses di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, PT Pertamina perlu memberikan penambahan kuota distribusi gas elpiji bersubsidi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, usaha kuliner yang semakin meningkat maupun usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM).
"Kelangkaan elpiji bersubsidi telah memicu kenaikan harga di tingkat pengecer dari harga resmi yang telah ditetapkan," katanya.
Riyono berharap tidak lagi terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi di masyarakat selama 2018.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso menambahkan, PT Pertamina perlu mengatur distribusi elpiji bersubsidi guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.
"Distribusi elpiji bersubsidi perlu diatur dan diawasi agar tidak terjadi kelangkaan, serta bisa tepat sasaran," ujarnya.