Semarang, ANTARA JATENG - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional fokus menyelesaikan kajian tahap awal berupa pemilihan lokasi pemindahan ibu kota negara di luar Pulau Jawa.
"Rencananya kita mau selesaikan kajian tahap awal dimana fokusnya pada pemilihan lokasi, kandidat lokasi pemindahan ibukota negara ada tiga," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Semarang, Jumat.
Terkait dengan anggaran pemindahan ibukota negara di luar Pulau Jawa, Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan perhitungan tahap awal dengan skema melibatkan pihak swasta.
"Intinya kita akan kembangkan skema dengan melibatkan swasta, jadi (anggaran pemindahan ibukota negara) tidak hanya ditanggung oleh APBN, tapi sebanyak mungkin melibatkan swasta," ujarnya.
Menurut Bambang, setelah selesai melakukan pengkajian pemindahan ibukota negara di luar Pulau Jawa, yang diperkirakan lokasinya berada di Pulau Kalimantan, pihaknya akan menyampaikan hasil analisisnya kepada Presiden Joko Widodo.
"Kalau sudah siap, tentunya akan kami konsultasikan kepada Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan pulau Jawa pada umumnya.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Presiden RI Soekarno saat meletakan monumen pendirian Kota Palangka Raya pada tahun 1957 menyebutkan Palangka Raya akan dijadikan sebagai modal dan model Ibu kota negara yang dibangun sendiri oleh bangsa Indonesia.
Pada Jumat(15/12) di Palangka Raya juga berlangsung Seminar Nasional tentang Pemindahan Ibu kota Negara RI ke Palangka Raya menghadirkan pembicara Ketua Tim Kajian Bapppenas, pakar planologi Uiversitas Indonesia dan Wali Kota Palangka Raya HM.Riban Satia.
Wali kota Palangka Raya Riban Satia menyatakan terkait lahan dan dukungan masyarakat sudah siap menerima kebijakan pemerintah pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
"Rencananya kita mau selesaikan kajian tahap awal dimana fokusnya pada pemilihan lokasi, kandidat lokasi pemindahan ibukota negara ada tiga," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Semarang, Jumat.
Terkait dengan anggaran pemindahan ibukota negara di luar Pulau Jawa, Kementerian PPN/Bappenas sudah melakukan perhitungan tahap awal dengan skema melibatkan pihak swasta.
"Intinya kita akan kembangkan skema dengan melibatkan swasta, jadi (anggaran pemindahan ibukota negara) tidak hanya ditanggung oleh APBN, tapi sebanyak mungkin melibatkan swasta," ujarnya.
Menurut Bambang, setelah selesai melakukan pengkajian pemindahan ibukota negara di luar Pulau Jawa, yang diperkirakan lokasinya berada di Pulau Kalimantan, pihaknya akan menyampaikan hasil analisisnya kepada Presiden Joko Widodo.
"Kalau sudah siap, tentunya akan kami konsultasikan kepada Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan pulau Jawa pada umumnya.
Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat adalah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Presiden RI Soekarno saat meletakan monumen pendirian Kota Palangka Raya pada tahun 1957 menyebutkan Palangka Raya akan dijadikan sebagai modal dan model Ibu kota negara yang dibangun sendiri oleh bangsa Indonesia.
Pada Jumat(15/12) di Palangka Raya juga berlangsung Seminar Nasional tentang Pemindahan Ibu kota Negara RI ke Palangka Raya menghadirkan pembicara Ketua Tim Kajian Bapppenas, pakar planologi Uiversitas Indonesia dan Wali Kota Palangka Raya HM.Riban Satia.
Wali kota Palangka Raya Riban Satia menyatakan terkait lahan dan dukungan masyarakat sudah siap menerima kebijakan pemerintah pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah.