Purwokerto, ANTARA JATENG - Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia?(Himpuni) dipastikan tidak akan berpolitik, kata Ketua "Steering Committee" Rapat Kerja Nasional Himpuni Ali Masykur Musa yang akrab disapa panggilan Cak Ali.
"Himpuni adalah perkumpulan intelektual di perguruan tinggi, profesional, dan mandiri. Ini (Himpuni, red.) adalah nonparpol," katanya saat menggelar konferensi pers terkait dengan Rakernas Himpuni di Gedung Justisia 3, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.
Akan tetapi Himpuni sebagai anak bangsa yang memikirkan negeri ini, kata dia, tentu mengarahkan agar seluruh proses yang ada termasuk politik harus mencerminkan pada posisi kedamaian, kebersamaan, dan betul-betul ada yang disebut dengan pendidikan politik.
"Jadi, kami tidak berpolitik tetapi berharap agar pemilu yang akan datang, pilkada serentak, berjalan secara damai, rukun, aman, kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun partai," kata anggota Presidium I Himpuni dan Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember itu.
Ia mengatakan hal itu merupakan politik yang lembut dan tinggi (soft and high politic), bukan politik praktis.
Sementara itu, salah seorang anggota SC Rakernas Himpuni, Akhmad Muqowam mengatakan Himpuni akan membuat rekomendasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun 2019.
"Pertama, demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Kedua, instrumen organisasi politik harus mampu melakukan pendidikan politik secara baik," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro Semarang itu.
Ia mengatakan hal itu merupakan yang paling penting karena jika dilihat, pembiaran yang terjadi, pendidikan politik yang tidak begitu tinggi, akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik.
Oleh karena itu, kata dia, Pilkada Serentak 2018 bagi Himpuni menjadi tantangan tersendiri untuk berkontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Rekomendasi ini sudah pasti akan disampaikan kepada pemerintah," katanya.
"Himpuni adalah perkumpulan intelektual di perguruan tinggi, profesional, dan mandiri. Ini (Himpuni, red.) adalah nonparpol," katanya saat menggelar konferensi pers terkait dengan Rakernas Himpuni di Gedung Justisia 3, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.
Akan tetapi Himpuni sebagai anak bangsa yang memikirkan negeri ini, kata dia, tentu mengarahkan agar seluruh proses yang ada termasuk politik harus mencerminkan pada posisi kedamaian, kebersamaan, dan betul-betul ada yang disebut dengan pendidikan politik.
"Jadi, kami tidak berpolitik tetapi berharap agar pemilu yang akan datang, pilkada serentak, berjalan secara damai, rukun, aman, kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun partai," kata anggota Presidium I Himpuni dan Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember itu.
Ia mengatakan hal itu merupakan politik yang lembut dan tinggi (soft and high politic), bukan politik praktis.
Sementara itu, salah seorang anggota SC Rakernas Himpuni, Akhmad Muqowam mengatakan Himpuni akan membuat rekomendasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2018 yang dilanjutkan dengan pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun 2019.
"Pertama, demokrasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Kedua, instrumen organisasi politik harus mampu melakukan pendidikan politik secara baik," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro Semarang itu.
Ia mengatakan hal itu merupakan yang paling penting karena jika dilihat, pembiaran yang terjadi, pendidikan politik yang tidak begitu tinggi, akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik.
Oleh karena itu, kata dia, Pilkada Serentak 2018 bagi Himpuni menjadi tantangan tersendiri untuk berkontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Rekomendasi ini sudah pasti akan disampaikan kepada pemerintah," katanya.