Semarang, ANTARA JATENG - Masyarakat Provinsi Jawa Tengah diimbau bersikap jujur dalam memberikan informasi kepada petugas sensus ekonomi karena keakuratan data yang diberikan akan menjadi penentu kebijakan pemerintah dan arah pembangunan ekonomi kedepan.
"Masyarakat perlu didorong supaya tidak `ngapusi`, kalau ditanya jawab yang jujur karena kalau menyampaikannya jujur itu membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Ganjar menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sensus ekonomi lanjutan pada Agustus hingga September 2017, kejujuran para pengusaha dalam memberikan data terperinci terkait kondisi usahanya baik usaha skala makro, menengah maupun mikro sangat diharapkan.
Menurut dia, jika pengusaha atau pelaku ekonomi tidak benar dalam memberikan informasi, maka hasil yang tersajikan tidak akurat dan akan berdampak panjang atau buruk di berbagai sektor.
"Kalau data keliru, input keliru, prosesnya benar maka hasilnya tetap saja keliru. Kalau input dan prosesnya benar maka hasilnya kemungkinan besar benar, maka kalau kemudian kita tidak jujur maka apa yang tersajikan nanti tidak akan akurat kalau tidak akurat dampaknya akan panjang sekali," ujarnya.
Ganjar menegaskan, proses pendataan seluruh usaha dan perusahaan di luar sektor pertanian ini, tidak ada kaitannya dengan pajak usaha.
"Petugas pencacah dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian sebagai landasan bagi pemerintah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, sekaligus untuk mengetahui karakteristik serta daya saing usaha di Indonesia maupun Jateng," katanya.
Oleh karena itu, kata Ganjar, masyarakat tidak perlu khawatir sebab sensus ekonomi bukan akan menangkap pengusaha terkait pajak, tapi data sensus ekonomi yang dihimpun akan digunakan untuk memperkuat perekonomian daerah.
"Masyarakat perlu didorong supaya tidak `ngapusi`, kalau ditanya jawab yang jujur karena kalau menyampaikannya jujur itu membantu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Ganjar menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sensus ekonomi lanjutan pada Agustus hingga September 2017, kejujuran para pengusaha dalam memberikan data terperinci terkait kondisi usahanya baik usaha skala makro, menengah maupun mikro sangat diharapkan.
Menurut dia, jika pengusaha atau pelaku ekonomi tidak benar dalam memberikan informasi, maka hasil yang tersajikan tidak akurat dan akan berdampak panjang atau buruk di berbagai sektor.
"Kalau data keliru, input keliru, prosesnya benar maka hasilnya tetap saja keliru. Kalau input dan prosesnya benar maka hasilnya kemungkinan besar benar, maka kalau kemudian kita tidak jujur maka apa yang tersajikan nanti tidak akan akurat kalau tidak akurat dampaknya akan panjang sekali," ujarnya.
Ganjar menegaskan, proses pendataan seluruh usaha dan perusahaan di luar sektor pertanian ini, tidak ada kaitannya dengan pajak usaha.
"Petugas pencacah dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi nonpertanian sebagai landasan bagi pemerintah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, sekaligus untuk mengetahui karakteristik serta daya saing usaha di Indonesia maupun Jateng," katanya.
Oleh karena itu, kata Ganjar, masyarakat tidak perlu khawatir sebab sensus ekonomi bukan akan menangkap pengusaha terkait pajak, tapi data sensus ekonomi yang dihimpun akan digunakan untuk memperkuat perekonomian daerah.