Banjarnegara, ANTARA JATENG - Penjabat Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro meminta agar subsidi pupuk bagi para petani di wilayah itu benar-benar tepat sasaran.
Keberadaan kartu tani nantinya menjadi kunci agar subsidi pupuk tidak salah sasaran, kata Penjabat Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro melalui siaran pers di Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa.
Bupati menambahkan bahwa kartu tani tersebut nantinya digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani.
Kartu itu bisa mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas enam tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat, katanya.
Bupati juga meminta pengelola kartu tani untuk memastikan kartu tersebut benar-benar diterima petani yang berhak menerima.
Petani yang menerima juga jatah alokasi pupuk sesuai dengan yang tercantum dalam sistem, kata Anggoro.
Meski pemerintah telah membantu memberikan subsidi pupuk, menurut dia, kadang petani mengalami kendala pada saat masa pemupukan.
Hal itu dipicu karena distribusi pupuk bersubsidi yang dijual terbuka.
Ia berharap pelaksananaan kartu tani tidak terkendala. Untuk itu, diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan agar menyiapkan diri sesuai dengan peran masing-masing karena keterlambatan atau kesiapan satu pihak akan memengaruhi proses keseluruhan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tahun lalu telah meluncurkan distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan kartu tani yang penggunaannya melalui aplikasi Sistim Informasi Pertanian Indonesa (SINPI).
Dengan demikian, penyimpangan pupuk bersubsidi dapat dihindari dan kebutuhan pupuk bagi petani yang berhak menerima akan lebih terjamin.
Keberadaan kartu tani nantinya menjadi kunci agar subsidi pupuk tidak salah sasaran, kata Penjabat Bupati Banjarnegara Prijo Anggoro melalui siaran pers di Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa.
Bupati menambahkan bahwa kartu tani tersebut nantinya digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani.
Kartu itu bisa mewujudkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas enam tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat, katanya.
Bupati juga meminta pengelola kartu tani untuk memastikan kartu tersebut benar-benar diterima petani yang berhak menerima.
Petani yang menerima juga jatah alokasi pupuk sesuai dengan yang tercantum dalam sistem, kata Anggoro.
Meski pemerintah telah membantu memberikan subsidi pupuk, menurut dia, kadang petani mengalami kendala pada saat masa pemupukan.
Hal itu dipicu karena distribusi pupuk bersubsidi yang dijual terbuka.
Ia berharap pelaksananaan kartu tani tidak terkendala. Untuk itu, diperlukan kesiapan seluruh pemangku kepentingan agar menyiapkan diri sesuai dengan peran masing-masing karena keterlambatan atau kesiapan satu pihak akan memengaruhi proses keseluruhan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada tahun lalu telah meluncurkan distribusi pupuk bersubsidi secara tertutup dengan menggunakan kartu tani yang penggunaannya melalui aplikasi Sistim Informasi Pertanian Indonesa (SINPI).
Dengan demikian, penyimpangan pupuk bersubsidi dapat dihindari dan kebutuhan pupuk bagi petani yang berhak menerima akan lebih terjamin.