Semarang, ANTARA JATENG - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hingga saat ini telah menerima 1.000 pengaduan dari masyarakat yang subsidi listriknya dicabut.
"Terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini kami ada proses yang namanya pengaduan," kata Koordinator Program Kemitraan TNP2K Regi Wahono usai mengisi "focus group discussion" yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY di Hotel Grasia Semarang, Rabu.
Dia mengatakan mengenai prosedur pengaduan yang masuk, data pengadu selanjutnya di cek di posko pusat data. Jika pada posko pusat data benar-benar tidak ditemukan data yang dimaksud maka dirujuk ke Kementerian Sosial.
Dalam hal ini Kementerian Sosial akan melakukan proses verifikasi untuk selanjutnya dirujuk lagi di Kabupaten/Kota. Dia mengatakan Kabupaten/Kota akan melakukan pengecekan di lapangan.
"Kalau memang sudah benar, data itu dikirim lagi ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini nanti akan memproses, untuk `updating` data," katanya.
Dia mengatakan, "updating" data dilakukan setiap enam bulan sekali, baru kemudian data dapat berubah. Selanjutnya, perubahan data tersebut diberitahukan lagi kepada pemilik program yaitu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK).
"Selanjutnya DJK memberitahukan lagi ke PLN. Dalam hal ini PLN hanya sebagai operator, bukan pemilik kebijakan," katanya.
Regi mengatakan dari total pengaduan yang masuk tersebut, 75 di antaranya merupakan pelanggan di Jawa Tengah, 40 di antaranya sudah langsung diproses oleh PLN.
"Sisanya sedang diproses di TNP2K, variabel pada proses ini lebih banyak. Kalau ketemu di data terpadu akan dirujuk TNP2K ke Kementerian ESDM. Dari Kementerian ESDM memerintahkan PLN verifikasi di lapangan. Kalau memang tidak ada, dari Kementerian ESDM mengirim surat ke Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi lebih lanjut proses `updating` data," katanya.
Sementara itu, dia mengatakan seiring dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, dari jumlah pelanggan subsidi listrik daya 900 VA yang mencapai 3,3 juta pelanggan, saat ini turun menjadi 548.000 pelanggan.
Meski demikian, angka tersebut masih mungkin bertambah mengingat adanya proses pengaduan dari pelanggan.
"Terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran ini kami ada proses yang namanya pengaduan," kata Koordinator Program Kemitraan TNP2K Regi Wahono usai mengisi "focus group discussion" yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY di Hotel Grasia Semarang, Rabu.
Dia mengatakan mengenai prosedur pengaduan yang masuk, data pengadu selanjutnya di cek di posko pusat data. Jika pada posko pusat data benar-benar tidak ditemukan data yang dimaksud maka dirujuk ke Kementerian Sosial.
Dalam hal ini Kementerian Sosial akan melakukan proses verifikasi untuk selanjutnya dirujuk lagi di Kabupaten/Kota. Dia mengatakan Kabupaten/Kota akan melakukan pengecekan di lapangan.
"Kalau memang sudah benar, data itu dikirim lagi ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini nanti akan memproses, untuk `updating` data," katanya.
Dia mengatakan, "updating" data dilakukan setiap enam bulan sekali, baru kemudian data dapat berubah. Selanjutnya, perubahan data tersebut diberitahukan lagi kepada pemilik program yaitu Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK).
"Selanjutnya DJK memberitahukan lagi ke PLN. Dalam hal ini PLN hanya sebagai operator, bukan pemilik kebijakan," katanya.
Regi mengatakan dari total pengaduan yang masuk tersebut, 75 di antaranya merupakan pelanggan di Jawa Tengah, 40 di antaranya sudah langsung diproses oleh PLN.
"Sisanya sedang diproses di TNP2K, variabel pada proses ini lebih banyak. Kalau ketemu di data terpadu akan dirujuk TNP2K ke Kementerian ESDM. Dari Kementerian ESDM memerintahkan PLN verifikasi di lapangan. Kalau memang tidak ada, dari Kementerian ESDM mengirim surat ke Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi lebih lanjut proses `updating` data," katanya.
Sementara itu, dia mengatakan seiring dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran, dari jumlah pelanggan subsidi listrik daya 900 VA yang mencapai 3,3 juta pelanggan, saat ini turun menjadi 548.000 pelanggan.
Meski demikian, angka tersebut masih mungkin bertambah mengingat adanya proses pengaduan dari pelanggan.