Purbalingga, ANTARA JATENG - Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menggandeng Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam memecahkan permasalahan kesehatan di wilayah tersebut.
"Saya harap Pemkab Purbalingga bersama PPNI dapat memecahkan permasalahan di bidang kesehatan," kata Bupati Purbalingga, Tasdi di Purbalingga, Minggu.
Bupati menuturkan pada saat ini nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Purbalingga masih rendah dan menempati urutan 27 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Tiga variabel yang memengaruhi nilai IPM diantaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Bupati menambahkan, dalam mengatasi permasalahan bidang kesehatan Pemkab Purbalingga telah melakukan berbagai upaya.
Salah satunya, kata dia, dengan melakukan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran pada tahun 2016 dan 2017 lebih dari Rp41 miliar.
"Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Kartu Purbalingga Sehat dan integrasi kepesertaan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional," katanya.
Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit ibu dan anak dan pembangunan Puskesmas rawat inap.
Selain itu, program jambanisasi senilai Rp3 miliar per tahun.
Sementara itu, Bupati juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah dilakukan PPNI Purbalingga selama ini.
"Kami berharap PPNI Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan program kerja harus introspeksi dan introprospektif, introspeksi adalah apa yang telah dilakukan dan hasil selama ini, dan introprospektif bagaimana langkah ke depan untuk berperan membangun Purbalingga," katanya.
"Saya harap Pemkab Purbalingga bersama PPNI dapat memecahkan permasalahan di bidang kesehatan," kata Bupati Purbalingga, Tasdi di Purbalingga, Minggu.
Bupati menuturkan pada saat ini nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Purbalingga masih rendah dan menempati urutan 27 dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Tiga variabel yang memengaruhi nilai IPM diantaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Bupati menambahkan, dalam mengatasi permasalahan bidang kesehatan Pemkab Purbalingga telah melakukan berbagai upaya.
Salah satunya, kata dia, dengan melakukan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran pada tahun 2016 dan 2017 lebih dari Rp41 miliar.
"Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Kartu Purbalingga Sehat dan integrasi kepesertaan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional," katanya.
Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit ibu dan anak dan pembangunan Puskesmas rawat inap.
Selain itu, program jambanisasi senilai Rp3 miliar per tahun.
Sementara itu, Bupati juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah dilakukan PPNI Purbalingga selama ini.
"Kami berharap PPNI Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan program kerja harus introspeksi dan introprospektif, introspeksi adalah apa yang telah dilakukan dan hasil selama ini, dan introprospektif bagaimana langkah ke depan untuk berperan membangun Purbalingga," katanya.