Jakarta Antara Jateng - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan pemuda umumnya jangan hanya fokus dalam dunia politik tapi harus pada bidang yang lebih luas.
"Wapres berpesan pemuda dalam berpolitik tetap punya peluang tapi jangan malah fokus dalam dunia politik saja. Pemuda itu harus terjun dalam politik praktis yang lebih luas tetapi prosesnya harus bertahap dan lebih berat juga," kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Rifai Darus di kantor Wapres di Jakarta, Rabu.
KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang dihimpun oleh semua kelompok pemuda dari seluruh partai politik sehingga gerakan politik KNPI adalah netral aktif, tambah Rifai.
"Kami netral dan aktif mendorong semua kandidat untuk bisa menjadi bahan referensi bagi seluruh pemilih," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, anggota KNPI diperbolehkan berpolitik selama tidak menggunakan wadah organisasi.
"Selama pergerakannya adalah atas nama pribadi tidak menggunakan wadah organisasi KNPI maka itu adalah sah-sah saja. Tetapi kalau sudah menggunakan lambang-lambang dan atribut dari KNPI untuk berpolitik praktis maka pasti ada sanksi yang kita berikan," katanya.
Sejumlah daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017.
"Wapres berpesan pemuda dalam berpolitik tetap punya peluang tapi jangan malah fokus dalam dunia politik saja. Pemuda itu harus terjun dalam politik praktis yang lebih luas tetapi prosesnya harus bertahap dan lebih berat juga," kata Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Rifai Darus di kantor Wapres di Jakarta, Rabu.
KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang dihimpun oleh semua kelompok pemuda dari seluruh partai politik sehingga gerakan politik KNPI adalah netral aktif, tambah Rifai.
"Kami netral dan aktif mendorong semua kandidat untuk bisa menjadi bahan referensi bagi seluruh pemilih," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, anggota KNPI diperbolehkan berpolitik selama tidak menggunakan wadah organisasi.
"Selama pergerakannya adalah atas nama pribadi tidak menggunakan wadah organisasi KNPI maka itu adalah sah-sah saja. Tetapi kalau sudah menggunakan lambang-lambang dan atribut dari KNPI untuk berpolitik praktis maka pasti ada sanksi yang kita berikan," katanya.
Sejumlah daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah serentak pada Februari 2017.