Jakarta, Antara Jateng - Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa tim negosiator pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera oleh kelompok separatis asal Filipina, Abu Sayyaf, telah disiapkan.
Pembentukan tim negosiator yang terdiri dari pihak Indonesia dan Filipina itu, kata dia, juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia.
"Dari pemerintah Filipina saya kira ada saja, ada mungkin (dari) kita kasih masukan (untuk pembebasan sandera) ya bisa saja," ujar Luhut saat ditemui di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa malam.
Pembentukan tim negosiator ini sejalan dengan pilihan pemerintah Indonesia yang mengedepankan upaya perundingan untuk menyelamatkan sandera, mengingat hingga saat ini opsi militer belum bisa dilakukan karena terganjal konstitusi Filipina yang melarang pelibatan militer negara lain untuk beroperasi langsung di negaranya.
"Tidak, belum ada (izin untuk operasi militer)," kata Luhut.
Selain menyiapkan tim negosiator, Indonesia juga akan mengupayakan kerja sama peningkatan keamanan jalur perdagangan laut melalui pertemuan trilateral antara menteri pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada Selasa-Rabu pekan depan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen mengaku akan bergabung sebagai penasihat dalam tim negosiator pembebasan sandera WNI di Filipina.
Proses negosiasi juga diperkirakan akan melibatkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.
Misuari pada dasawarsa 90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan.
Pembentukan tim negosiator yang terdiri dari pihak Indonesia dan Filipina itu, kata dia, juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia.
"Dari pemerintah Filipina saya kira ada saja, ada mungkin (dari) kita kasih masukan (untuk pembebasan sandera) ya bisa saja," ujar Luhut saat ditemui di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa malam.
Pembentukan tim negosiator ini sejalan dengan pilihan pemerintah Indonesia yang mengedepankan upaya perundingan untuk menyelamatkan sandera, mengingat hingga saat ini opsi militer belum bisa dilakukan karena terganjal konstitusi Filipina yang melarang pelibatan militer negara lain untuk beroperasi langsung di negaranya.
"Tidak, belum ada (izin untuk operasi militer)," kata Luhut.
Selain menyiapkan tim negosiator, Indonesia juga akan mengupayakan kerja sama peningkatan keamanan jalur perdagangan laut melalui pertemuan trilateral antara menteri pertahanan Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada Selasa-Rabu pekan depan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sebelumnya, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI AD Mayor Jenderal (Purnawirawan) Kivlan Zen mengaku akan bergabung sebagai penasihat dalam tim negosiator pembebasan sandera WNI di Filipina.
Proses negosiasi juga diperkirakan akan melibatkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari.
Misuari pada dasawarsa 90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan Ferdinand Marcos pada saat itu mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan.