"Harapan kami, Badan Vulkanologi (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) segera mengeluarkan rekomendasi untuk relokasi sehingga pemerintah bisa segera mengeksekusi," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana di Semarang, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan tempat relokasi ratusan korban longsor dan tanah bergerak tidak bisa dilakukan sembarangan karena 18 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah rawan longsor.
Selain itu, kata dia, tempat relokasi korban longsor dan tanah bergerak juga harus mendapat rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
"Badan Vulkanologi dan Dinas ESDM nanti mengeluarkan rekomendasi apakah tanah itu layak dihuni atau tidak," ujarnya.
Menurut dia, setelah rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi keluar, maka sebanyak 64 kepala keluarga yang terdiri dari 230 jiwa akan direlokasi oleh pemerintah.
"Tiap kepala keluarga korban longsor yang akan direlokasi mendapat bantuan Rp20 juta dari BNPB, Rp15 juta dari Pemprov Jateng melalui dana tak terduga gubernur, dan sisanya nanti diambilkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara untuk pengadaan lahan relokasi serta infrastrukturnya," katanya.
Sarwa mengungkapkan, hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPBD Jateng per 27 Maret 2016, diketahui bahwa terjadi lima kali pergerakan tanah yang cukup besar, bahkan terjadi tiap dua jam sehingga dinilai membahayakan.
"Kondisi tersebut membuat kami harus ekstra hati-hati dan mudah-mudahan pemerintah daerah setempat juga segera keluarkan masa tanggap darurat selama 14 hari pertama," ujarnya.
Bencana longsor dan tanah bergerak yang terjadi di Desa Clapar RT01, RT02, dan RT03 di wilayah RW01, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, pada Jumat (25/3) itu mengakibatkan ratusan jiwa harus mengungsi ke tempat yang aman.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan tempat relokasi ratusan korban longsor dan tanah bergerak tidak bisa dilakukan sembarangan karena 18 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah rawan longsor.
Selain itu, kata dia, tempat relokasi korban longsor dan tanah bergerak juga harus mendapat rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
"Badan Vulkanologi dan Dinas ESDM nanti mengeluarkan rekomendasi apakah tanah itu layak dihuni atau tidak," ujarnya.
Menurut dia, setelah rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi keluar, maka sebanyak 64 kepala keluarga yang terdiri dari 230 jiwa akan direlokasi oleh pemerintah.
"Tiap kepala keluarga korban longsor yang akan direlokasi mendapat bantuan Rp20 juta dari BNPB, Rp15 juta dari Pemprov Jateng melalui dana tak terduga gubernur, dan sisanya nanti diambilkan dari APBD Kabupaten Banjarnegara untuk pengadaan lahan relokasi serta infrastrukturnya," katanya.
Sarwa mengungkapkan, hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPBD Jateng per 27 Maret 2016, diketahui bahwa terjadi lima kali pergerakan tanah yang cukup besar, bahkan terjadi tiap dua jam sehingga dinilai membahayakan.
"Kondisi tersebut membuat kami harus ekstra hati-hati dan mudah-mudahan pemerintah daerah setempat juga segera keluarkan masa tanggap darurat selama 14 hari pertama," ujarnya.
Bencana longsor dan tanah bergerak yang terjadi di Desa Clapar RT01, RT02, dan RT03 di wilayah RW01, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, pada Jumat (25/3) itu mengakibatkan ratusan jiwa harus mengungsi ke tempat yang aman.