"Tidak hanya nama yang harus dihafalkan, tetapi juga kondisi janda tersebut, alamat, kehidupan sehari-hari, dan kondisi tempat tinggalnya, namun hal jangan disalahtafsirkan, hanya janda-janda muda yang dihafal dan dikenali. Justru sebaliknya, mereka yang harus lebih dikenali dan dihafal adalah janda-janda miskin," katanya di Banjarnegara, Kamis.
Ia mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan oleh kades maupun lurah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
Menurut dia, warga yang benar-benar miskin dan butuh bantuan jangan sampai luput dari perhatian kades maupun lurah beserta perangkatnya.
"Jangan sampai kita kecolongan kembali ada warga miskin di desa kita, justru diketahui oleh orang luar,†kata Hadi Supeno.
Ia mencontohkan kasus 30 warga miskin di Desa Pawuhan, Kecamatan Batur, yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Sesungguhnya sebuah ‘tamparan’ yang sangat keras bagi kita termasuk juga sepasang orang tua yang hidup miskin bersama tiga anaknya yang menderita sakit jiwa. Bagaimana hal ini sampai terjadi di dekat kita dan tidak ada warga yang peduli," katanya.
Terkait hal itu, dia mengajak masyarakat Banjarnegara khususnya kades dan lurah untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama sehingga kasus warga miskin yang terabaikan tidak terulang lagi.
Wabup mengatakan bahwa angka kemiskinan di Banjarnegara saat ini mencapai 17,77 persen (sekitar 175.060 jiwa) dari jumlah penduduk yang sebanyak 985.148 orang.
"Jumlah tersebut lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 13 persen dan angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10 persen," katanya.
Menurut dia, angka kemiskinan di Banjarnegara tersebut turun 0,94 persen dari tahun 2011 yang mencapai 18,71 persen.
Ia menduga tingginya angka perceraian di Banjarnegara 2.850 kasus pada tahun 2015 turut meningkatkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, dia mengharapkan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dapat mencari sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan solusi untuk menanggulanginya.
Ia mengatakan bahwa hal itu harus dilakukan oleh kades maupun lurah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.
Menurut dia, warga yang benar-benar miskin dan butuh bantuan jangan sampai luput dari perhatian kades maupun lurah beserta perangkatnya.
"Jangan sampai kita kecolongan kembali ada warga miskin di desa kita, justru diketahui oleh orang luar,†kata Hadi Supeno.
Ia mencontohkan kasus 30 warga miskin di Desa Pawuhan, Kecamatan Batur, yang ditemukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. “Sesungguhnya sebuah ‘tamparan’ yang sangat keras bagi kita termasuk juga sepasang orang tua yang hidup miskin bersama tiga anaknya yang menderita sakit jiwa. Bagaimana hal ini sampai terjadi di dekat kita dan tidak ada warga yang peduli," katanya.
Terkait hal itu, dia mengajak masyarakat Banjarnegara khususnya kades dan lurah untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama sehingga kasus warga miskin yang terabaikan tidak terulang lagi.
Wabup mengatakan bahwa angka kemiskinan di Banjarnegara saat ini mencapai 17,77 persen (sekitar 175.060 jiwa) dari jumlah penduduk yang sebanyak 985.148 orang.
"Jumlah tersebut lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 13 persen dan angka rata-rata kemiskinan nasional sebesar 10 persen," katanya.
Menurut dia, angka kemiskinan di Banjarnegara tersebut turun 0,94 persen dari tahun 2011 yang mencapai 18,71 persen.
Ia menduga tingginya angka perceraian di Banjarnegara 2.850 kasus pada tahun 2015 turut meningkatkan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, dia mengharapkan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dapat mencari sebab-sebab terjadinya kemiskinan dan solusi untuk menanggulanginya.