Pernyataan itu disampaikan SDA kepada Arwani Thomafi selaku utusan khusus Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair dan Ibu Indah Suryadharma Ali serta Ibu Fernita dalam silaturahmi bersama di Guntur, Jaksel, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan," kata Suryadharma.
Menurut dia, mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum justru kontraproduktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP.
"Mereka (Emron Pangkapi cs) terlalu terburu-buru. Ada apa ini? Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," ucap SDA.
Ia menilai mereka seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA selaku Ketua Umum, jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah.
"Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP hasil muktamar Jakarta dan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ucap Suryadharma Ali.
Ia menambahkan SK Menkumham tentang Perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. Apabila DPP Muktamar Bandung menyelenggarakan Mukernas dan Muktamar, kemudian ada pihak yang menggugat SK tersebut dan dikalahkan di pengadilan, maka hal itu justru membuat islah di PPP ini semakin jauh api dari panggang, tuturnya.
Namun demikian, momentum ini hendaknya diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan prasangka adanya itikad baik dari pemerintah untuk penyelesaian konflik PPP yang berlarut-larut.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini," katanya.
"Islah PPP itu sangat baik, namun harus dilakukan dengan cara yang baik dan memiliki landasan yang kuat dengan melibatkan semua pihak yang bertikai di Partai Persatuan Pembangunan," kata Suryadharma.
Menurut dia, mukernas PPP kali ini yang tidak melibatkan Ketua Umum justru kontraproduktif dan berpotensi semakin memecah belah PPP.
"Mereka (Emron Pangkapi cs) terlalu terburu-buru. Ada apa ini? Saya sendiri belum pernah diajak bicara mengenai pelaksanaan Mukernas dan Muktamar PPP," ucap SDA.
Ia menilai mereka seperti mengulangi kesalahan yang sama pada saat menyelenggarakan Muktamar Surabaya yang sudah dikalahkan di MA. Pelaksanaan Mukernas tanpa melibatkan SDA selaku Ketua Umum, jelas merupakan kecerobohan yang menjauhkan terwujudnya islah.
"Islah itu harus melibatkan pengurus DPP PPP hasil muktamar Jakarta dan Ex DPP Muktamar Surabaya. Karena Muktamar Jakarta itu telah memiliki legal standing yang sangat kuat dari Mahkamah Agung," ucap Suryadharma Ali.
Ia menambahkan SK Menkumham tentang Perpanjangan Muktamar Bandung itu lemah karena melawan putusan MA yang memiliki hirarki lebih tinggi. Apabila DPP Muktamar Bandung menyelenggarakan Mukernas dan Muktamar, kemudian ada pihak yang menggugat SK tersebut dan dikalahkan di pengadilan, maka hal itu justru membuat islah di PPP ini semakin jauh api dari panggang, tuturnya.
Namun demikian, momentum ini hendaknya diterima oleh semua pihak yang bertikai dengan prasangka adanya itikad baik dari pemerintah untuk penyelesaian konflik PPP yang berlarut-larut.
"Untuk itu saya minta agar Emron Pangkapi membatalkan Mukernas IV agar tidak semakin memecah belah PPP. Sesuai petunjuk Ketua Majelis Syariah KH Maemoen Zubair, saya akan menginisiasi dialog di internal PPP terlebih dahulu. Semoga islah di PPP secara menyeluruh bisa dicapai dalam waktu dekat ini," katanya.