"Dari data yang kami dapat banyak jadwal turnamen yang bertabrakan. Itu sangat tidak bagus. Perlu diatur ulang semuanya agar bisa berjalan dan mendapatkan out put yang maksimal untuk perubahan sepak bola nasional," kata Ketua BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data dari BOPI, ada beberapa turnamen yang akan digelar per Februari hingga April. Sebut saja Piala Bung Karno pada 5 Maret-3 April. Piala Gubernur Kaltim semula kick off 6 Februari lalu mundur menjadi 5 Maret dan kini berencana diajukan menjadi 27 Februari-15 Maret.
Selanjutnya Piala Bhayangkara yang digulirkan 17 Maret-3 April. Berikutnya Piala Walikota yang semula akan digelar 14 Februari diundur menjadi 26 Februari. Informasi terakhir, akan ada turnamen Bali Island Cup yang rencananya digulirkan pada 28 Februari dan beberapa single match yang sewaktu-waktu dimunculkan oleh promotor.
Menurut Noor Aman, tumpang tindihnya pelaksanaan turnamen dinilai akan merusak pasar industri sepak bola profesional. Selain ini, juga akan mempengaruhi penampilan pemain karena padatnya jadwal pertandingan sehingga menyebabkan pemain kurang istirahat.
"Idealnya dari satu turnamen ke turnamen berikutnya ada masa jeda dua sampai tiga minggu agar para pemain punya waktu istirahat yang cukup untuk mengembalikan fisik, mental dan psikologisnya," kata Noor Aman menambahkan.
Semenjak PSSI dibekukan oleh Kemenpora, segala urusan persepakbolaan nasional dikendalikan Tim Transisi. Begitu juga dengan BOPI yang salah satu tugasnya menjadi regulator agar berdasarkan Pasal 87 ayat 3 UU SKN nomor 3 tahun 2005 serta Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
"Intinya BOPI tidak ingin jadwal turnamen tumpang tindih yang bisa merusak agenda reformasi tata kelola sepak bola profesional. Jangan seperti pasar kaget yang muncul tiba-tiba. Saya khawatir muncul persepsi negatif di publik bahwa Transisi dan juga BOPI tak mampu mengendalikan situasi ril di lapangan terkait padatnya agenda turnamen," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho.
Mantan staf khusus menpora itu juga berharap jadwal turnamen ditata ulang agar terprogram dan sistematis. Tim Transisi sebagai acting PSSI bertindak sebagai eksekutor sedangkan BOPI sebagai pengawas. Para pengawas dan peserta turnamen juga diminta komitmen untuk berada di gerbong reformasi sepak bola Indonesia.
"Dari data yang kami dapat banyak jadwal turnamen yang bertabrakan. Itu sangat tidak bagus. Perlu diatur ulang semuanya agar bisa berjalan dan mendapatkan out put yang maksimal untuk perubahan sepak bola nasional," kata Ketua BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data dari BOPI, ada beberapa turnamen yang akan digelar per Februari hingga April. Sebut saja Piala Bung Karno pada 5 Maret-3 April. Piala Gubernur Kaltim semula kick off 6 Februari lalu mundur menjadi 5 Maret dan kini berencana diajukan menjadi 27 Februari-15 Maret.
Selanjutnya Piala Bhayangkara yang digulirkan 17 Maret-3 April. Berikutnya Piala Walikota yang semula akan digelar 14 Februari diundur menjadi 26 Februari. Informasi terakhir, akan ada turnamen Bali Island Cup yang rencananya digulirkan pada 28 Februari dan beberapa single match yang sewaktu-waktu dimunculkan oleh promotor.
Menurut Noor Aman, tumpang tindihnya pelaksanaan turnamen dinilai akan merusak pasar industri sepak bola profesional. Selain ini, juga akan mempengaruhi penampilan pemain karena padatnya jadwal pertandingan sehingga menyebabkan pemain kurang istirahat.
"Idealnya dari satu turnamen ke turnamen berikutnya ada masa jeda dua sampai tiga minggu agar para pemain punya waktu istirahat yang cukup untuk mengembalikan fisik, mental dan psikologisnya," kata Noor Aman menambahkan.
Semenjak PSSI dibekukan oleh Kemenpora, segala urusan persepakbolaan nasional dikendalikan Tim Transisi. Begitu juga dengan BOPI yang salah satu tugasnya menjadi regulator agar berdasarkan Pasal 87 ayat 3 UU SKN nomor 3 tahun 2005 serta Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
"Intinya BOPI tidak ingin jadwal turnamen tumpang tindih yang bisa merusak agenda reformasi tata kelola sepak bola profesional. Jangan seperti pasar kaget yang muncul tiba-tiba. Saya khawatir muncul persepsi negatif di publik bahwa Transisi dan juga BOPI tak mampu mengendalikan situasi ril di lapangan terkait padatnya agenda turnamen," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho.
Mantan staf khusus menpora itu juga berharap jadwal turnamen ditata ulang agar terprogram dan sistematis. Tim Transisi sebagai acting PSSI bertindak sebagai eksekutor sedangkan BOPI sebagai pengawas. Para pengawas dan peserta turnamen juga diminta komitmen untuk berada di gerbong reformasi sepak bola Indonesia.
Berdasarkan data dari BOPI, ada beberapa turnamen yang akan digelar per Februari hingga April. Sebut saja Piala Bung Karno pada 5 Maret-3 April. Piala Gubernur Kaltim semula kick off 6 Februari lalu mundur menjadi 5 Maret dan kini berencana diajukan menjadi 27 Februari-15 Maret.
Selanjutnya Piala Bhayangkara yang digulirkan 17 Maret-3 April. Berikutnya Piala Walikota yang semula akan digelar 14 Februari diundur menjadi 26 Februari. Informasi terakhir, akan ada turnamen Bali Island Cup yang rencananya digulirkan pada 28 Februari dan beberapa single match yang sewaktu-waktu dimunculkan oleh promotor.
Menurut Noor Aman, tumpang tindihnya pelaksanaan turnamen dinilai akan merusak pasar industri sepak bola profesional. Selain ini, juga akan mempengaruhi penampilan pemain karena padatnya jadwal pertandingan sehingga menyebabkan pemain kurang istirahat.
"Idealnya dari satu turnamen ke turnamen berikutnya ada masa jeda dua sampai tiga minggu agar para pemain punya waktu istirahat yang cukup untuk mengembalikan fisik, mental dan psikologisnya," kata Noor Aman menambahkan.
Semenjak PSSI dibekukan oleh Kemenpora, segala urusan persepakbolaan nasional dikendalikan Tim Transisi. Begitu juga dengan BOPI yang salah satu tugasnya menjadi regulator agar berdasarkan Pasal 87 ayat 3 UU SKN nomor 3 tahun 2005 serta Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
"Intinya BOPI tidak ingin jadwal turnamen tumpang tindih yang bisa merusak agenda reformasi tata kelola sepak bola profesional. Jangan seperti pasar kaget yang muncul tiba-tiba. Saya khawatir muncul persepsi negatif di publik bahwa Transisi dan juga BOPI tak mampu mengendalikan situasi ril di lapangan terkait padatnya agenda turnamen," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho.
Mantan staf khusus menpora itu juga berharap jadwal turnamen ditata ulang agar terprogram dan sistematis. Tim Transisi sebagai acting PSSI bertindak sebagai eksekutor sedangkan BOPI sebagai pengawas. Para pengawas dan peserta turnamen juga diminta komitmen untuk berada di gerbong reformasi sepak bola Indonesia.
"Dari data yang kami dapat banyak jadwal turnamen yang bertabrakan. Itu sangat tidak bagus. Perlu diatur ulang semuanya agar bisa berjalan dan mendapatkan out put yang maksimal untuk perubahan sepak bola nasional," kata Ketua BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data dari BOPI, ada beberapa turnamen yang akan digelar per Februari hingga April. Sebut saja Piala Bung Karno pada 5 Maret-3 April. Piala Gubernur Kaltim semula kick off 6 Februari lalu mundur menjadi 5 Maret dan kini berencana diajukan menjadi 27 Februari-15 Maret.
Selanjutnya Piala Bhayangkara yang digulirkan 17 Maret-3 April. Berikutnya Piala Walikota yang semula akan digelar 14 Februari diundur menjadi 26 Februari. Informasi terakhir, akan ada turnamen Bali Island Cup yang rencananya digulirkan pada 28 Februari dan beberapa single match yang sewaktu-waktu dimunculkan oleh promotor.
Menurut Noor Aman, tumpang tindihnya pelaksanaan turnamen dinilai akan merusak pasar industri sepak bola profesional. Selain ini, juga akan mempengaruhi penampilan pemain karena padatnya jadwal pertandingan sehingga menyebabkan pemain kurang istirahat.
"Idealnya dari satu turnamen ke turnamen berikutnya ada masa jeda dua sampai tiga minggu agar para pemain punya waktu istirahat yang cukup untuk mengembalikan fisik, mental dan psikologisnya," kata Noor Aman menambahkan.
Semenjak PSSI dibekukan oleh Kemenpora, segala urusan persepakbolaan nasional dikendalikan Tim Transisi. Begitu juga dengan BOPI yang salah satu tugasnya menjadi regulator agar berdasarkan Pasal 87 ayat 3 UU SKN nomor 3 tahun 2005 serta Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.
"Intinya BOPI tidak ingin jadwal turnamen tumpang tindih yang bisa merusak agenda reformasi tata kelola sepak bola profesional. Jangan seperti pasar kaget yang muncul tiba-tiba. Saya khawatir muncul persepsi negatif di publik bahwa Transisi dan juga BOPI tak mampu mengendalikan situasi ril di lapangan terkait padatnya agenda turnamen," kata Sekjen BOPI Heru Nugroho.
Mantan staf khusus menpora itu juga berharap jadwal turnamen ditata ulang agar terprogram dan sistematis. Tim Transisi sebagai acting PSSI bertindak sebagai eksekutor sedangkan BOPI sebagai pengawas. Para pengawas dan peserta turnamen juga diminta komitmen untuk berada di gerbong reformasi sepak bola Indonesia.