Dia katakan itu di sela pembukaan Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara Bergerak, di Ambon, Rabu. Pembiayaan program ini tidak ditanggung sendirian oleh Kementerian Pertahanan, namun bersama instansi lain.

Data Kementerian Pertahanan, menyatakan, sebanyak 67 juta orang yang sudah mengikuti Program Bela Negara. Target yang ditetapkan adalah 100 juta penduduk Indonesia iku program ini dalam 10 tahun, sehingga kekurangannya tinggal 33 juta orang.

Dulu pernah ada Penataran P4 yang diikuti semua pelajar, pegawai negeri dan swasta, dan lain-lain warga negara Indonesia. Setiap mahasiswa baru, sebagai misal, wajib mengikuti Penataran P4 Pola 100 jam yang menjadi salah satu mata kuliah dasar umum wajib.

Program ini dilaksanakan BP7, yang dibubarkan sejalan kejatuhan Orde Baru.

Pada masa Orde Lama hingga peralihan menuju Orde Baru, siswa di tingkat pendidikan dasar hingga menengah atas mendapat mata pelajaran Kewarganegaraan yang dikenal dengan nama Civics.

Titik beratnya adalah penyadaran peran seorang warga negara Indonesia dalam posisinya bagi bangsa Indonesia. Pelaksananya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai-nilai kebangsaan saat itu mampu diserap cukup baik, dengan salah satu tolok ukur pada kebanggaan melantunkan lagu-lagu daerah sebagai komponen penyusun kebudayaan nasional. Saban ada gelaran kebangsaan, kesertaan masyarakat secara suka-rela sangat tinggi. Malu berbuat cela juga masih jadi nilai yang cukup merata.

Ditanya berapa banyak calon anggota bela negara yang direkrut di setiap daerah, Asrin katakan, Program Bela Negara sifatnya suka rela, tidak wajib tergantung animo masyarakat. Karena itu, masyarakat yang ingin masuk dalam Program Bela Negara silahkan.

Dia berharap masyarakat yang tertarik mengikuti Program Bela Negara segera mendaftar, apalagi masyarakat Indonesia patriotis karena lama dijajah, sehingga anak-anak muda sekarang harus dibangkitkan.

"Kegiatan pelatihan bela negara secara serentak akan dilakukan di seluruh Indonesia pada hari Kamis (22/10) dan ada daerah yang sudah mulai pada hari Senin (19/10)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menegaskan, faktor jumlah penduduk untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama dalam pertahanan negara.

"Bela negara bukan wajib militer. Namun, perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Nantinya, disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya akan menjadi disiplin nasional. Tembak-menembak itu nomor dua ratus," ujarnya, di Jakarta, Senin lalu (12/10).

Namun demikian, kata Ryamizard, untuk daerah-daerah tertentu seperti, daerah perbatasan dan pulau terluar, Program Bela Negara yang diberikan bersifat khusus. "Di Natuna perlu bela negara plus, dia (masyarakat) perlu tahu bom meledak, dan sebagainya jadi tidak panik," ucapnya.

Mantan kepala staf TNI AD ini menilai, dalam bela negara ini setiap warga negara diajarkan bagaimana mencintai bangsa dan negaranya, membangun kebersamaan sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang kuat, dalam menghadapi kompleksitas ancaman.

"Sistem kesenjataan itu kecil. 100 juta militan itu kekuatan yang luar biasa, kalau terbentuk kita (Indonesia) nomor satu di dunia ini," ucapnya.

Saat itu, dia menyatakan, penyelenggaraan pembentukan kader bela negara akan dilaksanakan secara serentak pada 19 Oktober mendatang di seluruh wilayah Indonesia. Program yang akan berjalan selama sebulan ini akan diisi dengan berbagai materi fisik dan psikis.

"Satu bulan, para ahli sedang membuat kurikulum. Nanti ada latihan fisik dan psikis. Fisik adalah kemampuan awal bela negara. Kalau psikis adalah, mental dan disiplinnya, nanti gubernur, bupati, wali kota sampai lurah akan dilibatkan," katanya.

Pada jangka pendek, Kementerian Pertahanan akan membentuk 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan target 100 juta kader hingga 10 tahun ke depan, dan para akan menyebar ke seluruh daerah tersebut untuk membentuk sikap para calon anggota bela negara.