DPR: Negara Harus Perkuat TNI
Senin, 5 Oktober 2015 10:06 WIB
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddik.(FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
"Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," katanya pada hari ulang tahun TNI, Senin.
Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain menghadapi tantangan akibat meningkatnya konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan, serta merebaknya kejahatan nontradisional lintas negara seperti terorisme, dan kejahatan siber.
Selain itu, menurut dia, ada pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya dalam perang proksi serta meningkatnya potensi bencana alam akibat masalah lingkungan.
Tantangan-tantangan tersebut, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, menambah beban TNI dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan yurisdiksi wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Maka, sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, yaitu organisasi, SDM, alutsista, serta sarana dan prasarana," katanya.
Dukungan negara itu, menurut dia, bisa ditunjukkan dengan komitmen untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu pada postur pertahanan yang dibutuhkan, terutama bila Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
"Maka, menjadi aneh jika anggaran TNI justru makin turun dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan dan kesejahteraan prajurit TNI belum menjadi prioritas pemerintah.
Mahfudz mengatakan Presiden harus membuat kebijakan dan keputusan untuk memperkuat TNI.
"Jika tidak, peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," katanya.
Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain menghadapi tantangan akibat meningkatnya konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan, serta merebaknya kejahatan nontradisional lintas negara seperti terorisme, dan kejahatan siber.
Selain itu, menurut dia, ada pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya dalam perang proksi serta meningkatnya potensi bencana alam akibat masalah lingkungan.
Tantangan-tantangan tersebut, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, menambah beban TNI dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan yurisdiksi wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Maka, sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, yaitu organisasi, SDM, alutsista, serta sarana dan prasarana," katanya.
Dukungan negara itu, menurut dia, bisa ditunjukkan dengan komitmen untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu pada postur pertahanan yang dibutuhkan, terutama bila Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
"Maka, menjadi aneh jika anggaran TNI justru makin turun dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan dan kesejahteraan prajurit TNI belum menjadi prioritas pemerintah.
Mahfudz mengatakan Presiden harus membuat kebijakan dan keputusan untuk memperkuat TNI.
"Jika tidak, peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," katanya.
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
SAR Timika menemukan 8 korban kapal LCT di Perairan Puriri dalam keadaan selamat
29 September 2026 9:16 WIB
35 kantor berita Asia Pasifik membahas penanganan disinformasi di Moskow
23 September 2026 21:11 WIB
Perum LKBN ANTARA galang kerja sama dengan tiga media Rusia berskala global
23 September 2026 9:00 WIB
Tim SAR kembali sisir daratan Carita hingga Pantai Anyer cari jurnalis dan kru kapal yang hilang
17 September 2026 9:31 WIB
TNI AU sebut empat tersangka penganiaya AMF hingga tewas terancam dipecat
16 September 2026 12:51 WIB
Terpopuler - Politik dan Hankam
Lihat Juga
Zulkifli Hasan Berharap Jakarta Kembali Tenang dan Damai Setelah Pilkada
02 February 2017 6:50 WIB, 2017
Agus: Saya hanya Sampaikan "Salam Hormat" ke Pak Maruf dan Pengurus PBNU
01 February 2017 19:04 WIB, 2017
" Presiden Jokowi Ingin Bertemu Saya, Tapi Dilarang Dua-Tiga di Sekeliling Beliau," Kata SBY
01 February 2017 18:35 WIB, 2017
Tim Anies-Sandi: Kegiatan PT MWS pada Masyarakat Tentang Reklamasi Pulau G Memaksakan Ambisi
01 February 2017 17:17 WIB, 2017
Setnov: NU Salalu Hadir sebagai Organisasi yang Suarakan Perdamaian dan Kesejukan
01 February 2017 16:41 WIB, 2017
Ahok Menyayangkan ada Pihak yang Mengadu Domba bahwa Dia Menghina Integritas PBNU
01 February 2017 16:12 WIB, 2017
Din: Tudingan Ahok Terhadap Maruf Bernada Sarkastik dan Sangat Menghina
01 February 2017 15:58 WIB, 2017
SBY perlu Klarifikasi Pernyataan Kuasa Hukum Ahok yang Mengkaitkan Fatwa MUI
01 February 2017 14:56 WIB, 2017