"Saya harap BEI terus membenahi diri dan memperkuat inklusif investasi. Saya yakin pasar modal kita kuat dan kokoh. Terus kita jaga kepercayaan pasar," kata Presiden dalam pidatonya.

Ia menyambut baik kebijakan perlindungan investor di pasar modal melalui PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) dengan penggantian jumlah ganti rugi investor maksimal hingga Rp100 juta dari sebelumnya Rp25 juta.

Kebijakan itu diharapkan bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.

"Tentu saja kenaikan perlindungan investasi tidak bisa berjalan sendiri, perlindungan hukum harus ditegakkan, sanksi harus ditegakkan," kata Presiden, menegaskan.

Ia menambahkan, tren investasi di produk reksa dana yang cenderung meningkat di kalangan masyarakay akan membantu pembiayaan dana jangka panjang melalui pasar modal.

"Maka pembelian reksa dana harus dipermudah untuk nasabah perorangan. Saya yakin nasabah perorangan juga akan meningkatkan pasar modal. Saya juga minta perusahaan yang go public untuk distribusi kepemilikan saham pada karyawannya," ujarnya.

Presiden juga mengatakan bahwa pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena pergerakannya sesuai dengan pergerakan bursa global.

"IHSG melemah, tetapi kita tahu tidak hanya di Indonesia, dialami juga banyak negara baik maju maupun berkembang. Ini konsekuensi melambatnya perekonomian dunia," katanya.

"Kita tidak usah merasa yang melambat hanya di Indonesia. Perekonomian kita masih lima besar di dunia, jadi kalau ada yang pesimis menurut saya keliru. Kita harus tetap optimis. Negara lain ada yang turun sampai 1,5-2 persen. Kita turun 0,3 persen," tambah dia.

Presiden mengatakan peningkatan belanja infrastruktur akan bisa menopang perekonomian Indonesia ke depan.

"Sampai Juni, belanja modal baru 12 persen, kecil banget, tapi ini akan ditingkatkan di semester kedua. Belanja infrastrukturnya nanti akan meroket," katanya.

Pemerintah, ia melanjutkan, juga akan mendorong swasta untuk ikut membangun infrastruktur.