"Penerapan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif) ini kami lakukan untuk menghadapi pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Pada era itu sektor ekonomi harus siap menghadapi modernisasi," katanya dalam Seminar Nasional Perbarindo di Semarang, Kamis.

Menurutnya, modernisasi yang akan dilakukan BPR untuk mendukung penerapan Laku Pandai mulai dari sistem pengelolaan, penguatan lembaga, hingga pelayanan ke masyarakat berbasiskan teknologi.

"Penerapan Laku Pandai memang berbasis teknologi karena pelayanannya dilakukan secara digital. Dalam hal ini BPR harus bekerja sama dengan pihak lain yaitu bank umum," katanya.

Menurutnya, untuk sistem pembayaran atau transaksi elektronik tersebut nasabah BPR dapat bertransaksi menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) atau 'electronic money'.

Sementara itu, mengenai penerapan Laku Pandai Perbarindo akan menjadi fasilitator bagi BPR kaitannya dengan proses melengkapi izin dari regulator yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Kami berharap, dengan penerapan LAKU PANDAI ini masyarakat akan semakin mudah untuk melakukan transaksi keuangan khususnya melalui BPR tanpa harus datang ke kantor cabang," katanya.

Saat ini jumlah BPR se-Indonesia cukup banyak, dan diharapkan masing-masing dapat menjadi mitra terpercaya para nasabah khususnya yang berada di kawasan terdekat.

Berdasarkan data Perbarindo, hingga saat ini jumlah BPR secara nasional mencapai 1.663 terdiri atas BPR skala besar, menengah, dan kecil.



Pewarta : Aris Wasita
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2024