Eva yang juga aktivis Pusaka Trisakti kepada Antara Jateng, Sabtu, menjelaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, pemerintah membantu iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu guna memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Peserta mendapatkan kartu JKN yang jumlah pesertanya atau penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa penduduk," kata Eva, anggota Fraksi PDIP DPR RI periode 2009--2014, mengutip data dari Dolfie Palit, Staf Khusus Kementerian Koordinasi Pengembangan SDM dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Eva yang namanya sempat santer disebut-sebut menjadi calon menteri sosial di media sosial menjelaskan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) menyempurnakan program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Penyempurnaan melalui program KIS. Namun, pesertanya lebih luas menjangkau masyarakat tunawisma, penghuni panti sosial, dan bayi yang baru lahir," katanya.
Begitu pula, lanjut Eva, manfaatnya juga diperluas, atau tidak hanya pelayanan pengobatan, tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi.
Program jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK, periode November--Desember 2014, yakni membagikan KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
Menyinggung soal anggaran, Eva menjelaskan biaya cetak kartu dan operasional oleh BPJS, sementara biaya pengiriman kartu berasal dari APBNP 2014.
KIP
Dalam pesan singkatnya, Eva juga menjelaskan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam APBN 2014, kata dia, terdapat program bantuan siswa miskin (BSM) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran kementerian-lembaga (KL) sebanyak Rp6 triliun.
"Bantuan siswa miskin (BSM) diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Jadi, KIP mengganti program BSM," tegasnya.
Ia lantas mengemukakan manfaat KIP, yakni bantuan untuk anak usia sekolah pada keluarga tidak mampu, baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah, termasuk sekolah formal dan nonformal.
"Yang terpenting anak usia sekolah. Adapun jumlahnya diperkiraan mencapai 24 juta anak. Namun, jumlah tersebut masih diverifikasi," katanya.
Manfaat lainnya, lanjut Eva, KIP menjamin keberlanjutan anak bersekolah dari SD, SMP, dan SMA. Program jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK, yakni membagikan KIP kepada 152.000-an anak, sementara anggaran untuk cetak kartu dan operasional dari APBNP 2014.
KKS
Eva juga menjelaskan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selama ini, kata dia, sudah ada program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu.
"Kartu Perlindungan Sosial digunakan untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya.
Kartu Keluarga Sejahtera, lanjut dia, diperluas manfaatnya, yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi, tetapi juga untuk penyaluran bantuan lain, seperti bantuan pupuk dan subsidi solar untuk nelayan.
Program jangka pendek pemerintah Jokowi-JK, yakni membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dengan dana Rp200 ribu/bulan selama dua bulan.
Pembagian dana tersebut, kata Eva, dilakukan dengan dua cara, yakni sebanyak 14,5 juta keluarga dengan giro pos, satu juta keluarga menggunakan SIM card yang berfungsi sebagai rekening (e-money). Adapun anggarannya berasal dari Pos Cadangan Perlindungan Sosial APBNP 2014.
"Peserta mendapatkan kartu JKN yang jumlah pesertanya atau penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa penduduk," kata Eva, anggota Fraksi PDIP DPR RI periode 2009--2014, mengutip data dari Dolfie Palit, Staf Khusus Kementerian Koordinasi Pengembangan SDM dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Eva yang namanya sempat santer disebut-sebut menjadi calon menteri sosial di media sosial menjelaskan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) menyempurnakan program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Penyempurnaan melalui program KIS. Namun, pesertanya lebih luas menjangkau masyarakat tunawisma, penghuni panti sosial, dan bayi yang baru lahir," katanya.
Begitu pula, lanjut Eva, manfaatnya juga diperluas, atau tidak hanya pelayanan pengobatan, tetapi juga pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitasi.
Program jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK, periode November--Desember 2014, yakni membagikan KIS kepada 4,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan.
Menyinggung soal anggaran, Eva menjelaskan biaya cetak kartu dan operasional oleh BPJS, sementara biaya pengiriman kartu berasal dari APBNP 2014.
KIP
Dalam pesan singkatnya, Eva juga menjelaskan anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam APBN 2014, kata dia, terdapat program bantuan siswa miskin (BSM) untuk 11,1 juta siswa dengan anggaran kementerian-lembaga (KL) sebanyak Rp6 triliun.
"Bantuan siswa miskin (BSM) diberikan kepada anak yang bersekolah di tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Jadi, KIP mengganti program BSM," tegasnya.
Ia lantas mengemukakan manfaat KIP, yakni bantuan untuk anak usia sekolah pada keluarga tidak mampu, baik yang bersekolah maupun tidak bersekolah, termasuk sekolah formal dan nonformal.
"Yang terpenting anak usia sekolah. Adapun jumlahnya diperkiraan mencapai 24 juta anak. Namun, jumlah tersebut masih diverifikasi," katanya.
Manfaat lainnya, lanjut Eva, KIP menjamin keberlanjutan anak bersekolah dari SD, SMP, dan SMA. Program jangka pendek pemerintahan Jokowi-JK, yakni membagikan KIP kepada 152.000-an anak, sementara anggaran untuk cetak kartu dan operasional dari APBNP 2014.
KKS
Eva juga menjelaskan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selama ini, kata dia, sudah ada program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu.
"Kartu Perlindungan Sosial digunakan untuk mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) saat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," katanya.
Kartu Keluarga Sejahtera, lanjut dia, diperluas manfaatnya, yaitu sebagai rekening yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyaluran dana kompensasi, tetapi juga untuk penyaluran bantuan lain, seperti bantuan pupuk dan subsidi solar untuk nelayan.
Program jangka pendek pemerintah Jokowi-JK, yakni membagikan KKS kepada 15,5 juta rumah tangga tidak mampu dengan dana Rp200 ribu/bulan selama dua bulan.
Pembagian dana tersebut, kata Eva, dilakukan dengan dua cara, yakni sebanyak 14,5 juta keluarga dengan giro pos, satu juta keluarga menggunakan SIM card yang berfungsi sebagai rekening (e-money). Adapun anggarannya berasal dari Pos Cadangan Perlindungan Sosial APBNP 2014.