"Komposisi Kabinet Kerja, Jokowi-JK jika dilihat dari latar belakang etnik dan budaya orang-orangnya, sungguh menunjukkan kurang sensitifnya Jokowi terhadap basis budaya yang beragam di negeri," kata mantan Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Jakarta, Minggu.
Menurut Laode, dari 34 pos menteri, hanya empat orang dari kawasan timur, yakni Rahmat Gobel (Gorontalo di mana ia kalah telak), Saleh Husin (NTT, dari Partai Hanura dan muslim, padahal secara budaya provinsi itu bisa dikatakan sebagai basis Katolik), Yohanan Yambise dari Papua, dan Amran Sulaiman (Sulawesi Selatan).
Sementara, tambah Laode, putra Kalimantan belum teridentifikasi. Selebihnya, 30 orang lainnya dari suku Jawa dan Sumatera.
"Ini sungguh luar biasa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kebijakan rekrutmen pengelola negeri sungguh tak sensitif atas realita keragaman suku dan budaya seperti itu," kata Laode.
Laode mengaku tak tahu apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi. Padahal selama ini Jokowi dianggap orang yang bisa sensitif atas keragaman budaya bangsa, akan berdiri di antara keragaman itu dan harusnya memperoleh ruang yang sama di pemerintahan.
"Bukan diabaikan seperti sekarang ini," kata Laode.
Menurut Laode, dari 34 pos menteri, hanya empat orang dari kawasan timur, yakni Rahmat Gobel (Gorontalo di mana ia kalah telak), Saleh Husin (NTT, dari Partai Hanura dan muslim, padahal secara budaya provinsi itu bisa dikatakan sebagai basis Katolik), Yohanan Yambise dari Papua, dan Amran Sulaiman (Sulawesi Selatan).
Sementara, tambah Laode, putra Kalimantan belum teridentifikasi. Selebihnya, 30 orang lainnya dari suku Jawa dan Sumatera.
"Ini sungguh luar biasa. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kebijakan rekrutmen pengelola negeri sungguh tak sensitif atas realita keragaman suku dan budaya seperti itu," kata Laode.
Laode mengaku tak tahu apa yang ada dalam benak Presiden Jokowi. Padahal selama ini Jokowi dianggap orang yang bisa sensitif atas keragaman budaya bangsa, akan berdiri di antara keragaman itu dan harusnya memperoleh ruang yang sama di pemerintahan.
"Bukan diabaikan seperti sekarang ini," kata Laode.