Upaya ciptakan ibukota negara versi anak bangsa

id Bappenas ,Ibukota negara,Pindahan ibukota

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Wacana pemindahan ibu kota makin menguat seiring dengan dekatnya pengumuman oleh Presiden Joko Widodo yang direncanakan pada Agustus 2019.

Dalam wawancara khusus dengan Kantor Berita ANTARA, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan kajian pemindahan ibu kota sudah sangat matang.

Ia memastikan ibu kota baru yang sudah dipastikan berada di Kalimantan akan menjadi kota berwawasan lingkungan dan lokasinya tidak terlalu jauh dari pantai sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim.

"Lokasinya tidak boleh terlalu jauh dari pantai, tidak harus di pinggir pantai, tapi tidak terlalu jauh masuk ke Kalimantan. Garis besarnya seperti itu," kata Bambang saat menerima kunjungan tim Kantor Berita ANTARA pada Selasa (30/7).

Pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 menambahkan lokasi ideal yang dipilih juga memungkinkan agar pembangunan kota dapat berjalan dengan efisien dan tidak jauh dari pusat peradaban.

"Kita cari lokasi yang mungkin secara biaya bisa membangun lebih efisien karena sudah ada infrastruktur yang terbangun dan lokasinya dekat kota yang sudah fungsional," ujarnya.

Nilai ekonomis
Bambang menjelaskan pemindahan ibukota ke luar wilayah Jawa dapat mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi bisnis hingga jasa dan keuangan.

Selain itu, rencana ini bisa melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah dan menekan tingginya tingkat kesenjangan.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya berpusat di sekitar Jawa dan Sumatera dengan porsi terhadap PDB mencapai 80 persen.

Sementara itu, Kalimantan menjadi pilihan karena kawasan ini belum sepenuhnya memberikan kontribusi kepada kegiatan ekonomi nasional dan letaknya strategis berada di tengah Indonesia.

Pulau yang juga disebut sebagai Borneo selama ini bergantung kepada sumber daya alam sehingga apabila harga komoditas global turun maka kegiatan ekonomi di kawasan itu tumbuh negatif.

"Kita berharap keberadaan ibu kota baru bisa menolong untuk menggairahkan ekonomi di Kalimantan dan menjawab persoalan beban di Jawa," katanya.

Terkait tata kota ibukota baru, Bambang menyodorkan konsep ibukota yang pintar (smart), hijau (green), indah (beautiful) dan berkelanjutan (sustainable).

Konsep ini dirasakan cocok dengan kondisi geografis di Kalimantan yang alamnya sebagian besar masih asri dan berupa hutan.

"Kita lakukan peremajaan hutan, jadi forestrasi, bukan deforestrasi. Kita harap ibu kota akan menimbulkan semangat forestrasi yang ada di Kalimantan," kata Bambang.

Untuk mitigasi risiko dari berbagai kemungkinan persoalan lingkungan, sosial, infrastruktur, Bambang mengaku sudah menyiapkan kajian.

Menurut dia, lokasi ibu kota baru akan berada di daerah yang mempunyai risiko terkena bencana asap paling kecil agar tidak terdampak kebakaran, apabila terjadi, misalnya, pembakaran lahan gambut.

Selain itu, lokasinya tidak terlalu jauh dari kota yang sudah beroperasi sehingga tidak mengalami hambatan dalam pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mobilitas masyarakat.

"Kita mencari lokasi yang tidak terlalu jauh dari kota yang fungsional. Meski kita mulai pembangunan dari nol, tapi wilayah tersebut tidak terlalu 'remote'," ujar Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini.

Untuk mengatasi persoalan konflik sosial, ia sudah menyiapkan antisipasi maupun berbagai kajian terhadap wilayah di Kalimantan yang terbuka terhadap pendatang.

"Kalau kita mendesain kota untuk 1,5 juta orang, berarti mayoritas merupakan pendatang ke daerah yang mungkin penduduknya tidak sebanyak yang kita bayangkan sebagai ibukota baru," jelasnya.

Brasilia
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan penyiapan dan pelaksanaan pemindahan ibukota baru ini dapat berkaca dari Brasil yang memindahkan ibukota dari Rio De Janeiro ke Brasilia pada 1960an.

Ia menceritakan, pemindahan ibukota ke Brasilia, hampir mirip dengan rencana pembangunan ibu kota baru yang sedang dicanangkan pemerintah.

Perjalanan pesawat dari Rio ke Brasilia juga memakan waktu selama 1,5 jam-2 jam, atau hampir sama dengan perjalanan udara ke Kalimantan.

Selain itu, kondisi Brasilia waktu itu hampir sama dengan lokasi bakal calon ibu kota seperti Gunung Mas atau Bukit Soeharto, yang masih berupa hutan.

"Jadi praktis tidak ada apa-apa disitu, dan kemudian berkembang, yang akhirnya jadi pusat pemerintahan," kata peraih PhD Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan University of Illnois at Urbana Champaign pada 1997.

Saat ini, Brasilia yang mempunyai luas 5.802 kilometer persegi berpenduduk 4.235.000, berdasarkan sensus 2016, atau merupakan kota keempat terbesar di Brasil.

Selain Brasilia, Bambang juga berkaca dari pemindahan ibu kota yang dilakukan Kazakhstan dari Almaty ke Astana (sekarang Nursultan) pada 1997.

"Lokasi Astana lebih ke tengah Kazakhstan yang luas, karena Almaty terlalu selatan dan dekat perbatasan negara lain. Pemindahan itu juga menjawab permasalahan pembangunan di wilayah tengah utara," ujarnya.

Menurut rencana, pemindahan ibu kota akan dilakukan secara serius pada 2020, setelah Presiden mengumumkan secara resmi daerah ibukota baru pada 2019.

Tahun depan, proses penyiapan lahan, dasar hukum dan pembangunan infrastruktur mulai dilakukan, agar masa kontruksi pembangunan dapat mulai dilaksanakan 2021 hingga 2024.

Setelah itu, pemindahan ibu kota yang berkapasitas 1,5 juta jiwa mulai dilakukan serius secara bertahap dengan tahap awal melibatkan kedatangan pegawai aparatur sipil negara.

"Tentunya kita buat rencana sampai 10 tahun sesudahnya, apakah setelah 10 tahun, 1,5 juta penduduk dapat tercapai, atau mungkin lebih cepat dari itu," ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal 2011-2013.

Baca juga: Bappenas ambil pelajaran dari pemindahan ibu kota di negara lain

Undang-Undang
Dengan berbagai persiapan dan kajian yang matang, Bambang optimistis pemindahan pusat pemerintahan ini bisa berjalan sesuai tenggat waktu.

Bambang semakin yakin pemindahan ibukota akan berjalan mulus karena akan diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang yang pembahasannya dilakukan bersama DPR dan kebijakan ini telah masuk dalam RPJMN.

"Artinya ini bukan sesuatu keinginan Presiden yang belum tentu diikuti orang lain. Dari segi perencanaan kita sudah memasukkan masalah ibukota ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional," ujarnya.

Ia tidak mau berandai-andai, apabila pemindahan ibu kota ini tidak berlangsung seperti rencana dan gagal memulai pencanangan batu pertama pada 2021.

Meski demikian, Bambang mengharapkan Indonesia mempunyai ibu kota baru karena pusat pemerintahan tersebut akan menggunakan ide dan desain sepenuhnya karya anak bangsa.

Selama ini, Jakarta terpilih menjadi ibu kota negara karena keputusan dari pemerintah kolonial, bukan karena keinginan yang dipikirkan dan ditentukan oleh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, wajar apabila bukan untuk pertama kalinya wacana pemindahan ibu kota ini muncul, setelah sebelumnya rencana Palangkaraya pada era Bung Karno dan Jonggol pada masa Pak Harto.

"Sebaiknya dipahami bahwa mungkin ada kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang ingin menentukan bagaimana seharusnya ibu kota, atau ibu kota seperti apa yang kita inginkan," kata Bambang sambil menutup pembicaraan.

Baca juga: Jepang soroti rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan
Baca juga: Jangan lupakan aspek sosial-budaya saat pindah ibu kota

Pewarta : Satyagraha
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar