1.502 personel satgas Karhutla antisipasi kebakaran hutan dan lahan

id Karhutla,kebakaran,hutan,lahan,PMK

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Tri Handoko Seto (kiri) dan Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait antisipasi potensi bencana kekeringan dan Karhutla di Jakarta, Selasa (30/7/2019). (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Jakarta (ANTARA) - Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Dody Usodo mengatakan sebanyak 1.502 personel satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana akibat asap kebakaran hutan dan lahan ditrerjunkan untuik mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

“Satgas itu sudah diturunkan di beberapa provinsi diantaranya Riau, Sumatra Selatan, kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” kata Dody Usodo di Jakarta, Selasa.

Dody menjelaskan potensi kebakaran hutan dan lahan penting untuk diwaspadai, di mana BNPB yang telah menurunkan satgas Karhutla dengan tugas mengantisipasi kerusakan kebakaran hutan dan lahan, memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kemungkinan besar akan terdampak dari Karhutla tersebut.

Dody mengatakan berdasarkan pemantaun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) potensi wilayah Karhutla mengalami peningkatan titik api sampai bulan Juli 2019, dengan titik panas ditemukan sampai 70 persen lebih dibandingkan tahun 2018.

Terkait upaya yang dilakukan jika nantinya kebakaran hutan tetap terjadi, Dody mengatakan pemerintah akan membagikan masker untuk masyarakat supaya tidak terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).

“Jika terdampak pada lingkungan, maka yang dilakukan pembagian masker dan pendampingan kesehatan bagi masyarakat,” kata Dody.

Dody mengatakan tidak semua pengendalian dilakukan pemerintah pusat, karena masih ada kewenangan dari pemerintah daerah. Tetapi jika pemerintah daerah tidak mampu dan telah mengeluarkan surat keputusan darurat bencana, makan pastinya pemerintah pusat akan memberikan pendampingan.

“Yang jelas jangan sampai ada korban jiwa,” harap Dody.

Kemenko PMK mencatat 28 provinsi di Indonesia terancam kekeringan dengan resiko sedang hingga tinggi di tahun 2019. Luas wilayah terancam 11.774.437 hektar dan diperkirakan jiwa terpapar sebanyak 48.491.666 jiwa.

Berdasarkan pengamatan Badan Meteoroiogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) musim kemarau di Indonesia diperkirakan mulai Juli hingga Oktober 2019. Musim kemarau itu, akan jauh lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan puncak kekeringan terjadi di bulan Agustus 2019.

Baca juga: Satgas perluas patroli Karhutla hingga hutan lindung Bukit Suligi
Baca juga: Satgas lanjutkan pemadaman kebakaran lahan di Desa Petani
Baca juga: Satgas Karhutla terlusuri dugaan kelalaian lima perusahaan


Pewarta : Fauzi
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar