Pindah ibu kota, berlari dari gempa ke asap pekat kebakaran hutan

id Pindahan ibukota,gunung mas,jakarta,pindah ibu kota

Foto udara Kota Palangka Raya yang diselimuti kabut asap di Kalimantan Tengah, Jumat (26/7/2019). Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangka Raya menyebabkan kabut asap yang cukup tebal disertai dengan bau asap yang sangat menyengat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/WSJ.

Jakarta (ANTARA) - Posisi Indonesia yang tepat berada di garis equator menjadikan negara ini menjadi salah satu dari 13 negara Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis. 

Pada umumnya, daerah-daerah yang terletak di garis Khatulistiwa memiliki hutan hujan tropis atau rain forest, karena curah hujannya tinggi. Namun sebaliknya, di garis Khatulistiwa lah, matahari pada siang hari tepat di atas kepala dengan rata-rata suhu di atas 30 persen. 

Seiring dengan masuknya musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan mulai meluas, tidak hanya mencakup sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, namun juga ke wilayah Sumatera bagian Selatan, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.

Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Minggu malam (29/7), mengeluarkan data terkini titik panas hasil pemantauan NASA dengan satelit Terra Aqua dan Lembaga Penerbagangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dengan Satelit Terra Aqua di sejumlah wilayah Indonesia.

Data dari citra satelit Terra Aqua yang diolah NASA per pukul 20.00 WIB, dengan level kepercayaan 80 persen ke atas menyebutkan terdapat 14 titik panas di Kalimantan Tengah dan dua di Kalimantan Selatan. Sementara itu, data dengan level kepercayaan 80 persen ke atas yang diolah LAPAN menyebut terdapat 12 titik panas di Kalimantan Tengah, dua di Kalimantan Selatan, serta satu di Kalimantan Timur.

Sebaran titik panas di Kalimantan Tengah ada di Kabupaten Pulangpisau, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan titik panas di Kalimatan Selatan terdeteksi di Banjar, sementara di Kalimantan Timur terdeteksi di Kutai Kertanegara.
 
Bukit Nyuling, lokasi Presiden Joko Widodo ada "feeling" membangun Ibu Kota di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. (Afut Syafril)


Sebelumnya pada Jumat (26/7), asap tipis dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut sudah mulai menyelimuti Palangkaraya. Manggala Agni berjibaku melakukan pemadaman api di Desa Taruna dan Desa Taruna Jaya, Kapuas, sedangkan tim Posko Induk Penanganan Darurat Bencana melakukan pemadaman api di sekitar Kota Palangkaraya.

Kabupaten Gunung Mas, daerah yang berjarak sekitar 180 km dari Kota Palangkaraya pun ikut berjaga-jaga. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas langsung menetapkan status siaga darurat bencana karhutla. Meskipun sebenarnya mayoritas lahan di sana bukan gambut namun berupa mineral, namun kondisi kering sebelum puncak musim kemarau yang diprakirakan BMKG terjadi pada Agustus membuat semua pihak diminta waspada karhutla guna mencegah timbulnya kabut asap.

Baca juga: Akademisi: wacana pindah ibu kota perlu dibarengi kajian bencana
Baca juga: Pindah ibu kota solusi pemerataan pembangunan bangsa
Baca juga: Wapres: Pemindahan ibu kota bisa gunakan skema sewa atau "ruislah"


Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah merupakan salah satu tempat yang disebut-sebut menjadi salah satu calon ibu kota negara. Bahkan, Presiden Joko Widodo pada awal Mei 2019, telah melakukan survei di Gunung Mas dan termasuk "Kawasan Segitiga" yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas.

Selain itu, Presiden juga telah mendatangi Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Setidaknya, sudah sekitar 1,5 tahun Pemerintah mengkaji daerah tersebut untuk dijadikan pengganti Ibu Kota Negara DKI Jakarta.

Lokasi di Bukit Soeharto kebetulan berada dekat dengan calon jalan tol Samarinda-Balikpapan. 

Jika berkendara di jalur tersebut memang pepohonan rindang terlihat di sebelah kiri dan kanan jalan, namun di balik itu, kebanyakan sudah menjadi lahan tambang batu bara dengan lubang-lubang yang besar," kata Plt. Kepala Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Joeni Setijo Rahajoe.

Namun untuk menjadikan kawasan Bukit Soeharto sebagai lokasi ibu kota masih membutuhkan berbagai PR seperti reklamasi, remediasi, hingga rehabilitasi lahan.

Selain itu, karena daerah tersebut merupakan wilayah bekas tambang, maka juga harus ada upaya lainnya calon penghuni yang akan tinggal di tempat itu memperoleh ruang dengan daya dukung alam sekitar.

 

Fakta gambut Kalimantan

Hutan dan lahan gambut merupakan satu kesatuan ekosistem, sehingga pengelolaanya tidak bisa tersekat batas administratif. Tipe kawasan ini menyimpan karbon terbesar dan berperan dalam penentuan besar kecilnya emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia setiap tahunnya.

Ekosistem gambut memiliki keunikan tersendiri dan menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Tercatat jumlah tumbuhan berbunga dan paku-pakuan penyusun hutan gambut di Kalimantan mencapai 927 spesies, jenis flora sebanyak 9.956, sedangkan jenis endemik lainnya 3.936.

Rahajoe mengatakan, hutan gambut merupakan sumber plasma nutfah, memiliki habitat biota yang khas, menjadi salah satu penentu siklus air, serta kaya jenis yang endemik. Total luas lahan gambut di Kalimantan mencapai 3,1 juta ha sampai dengan 6,3 juta ha dengan ketebalan bervariasi mencapai satu hingga lebih dari 12 meter (m).

Sementara sebarannya di Kalimantan Tengah ada di 13 kabupaten, dengan Katingan menempati posisi pertama yakni mencapai 8.255,82 ha, diikuti Kapuas seluas 3.907,55 ha dan Pulangpisau mencapai 3.265,64 ha.

Dengan tingkat sensitivitas yang tinggi, mau tidak mau kondisi gambut yang terdegradasi harus diperbaiki dulu sebelum dilakukan pembangunan.

Selain itu, perlu dipikirkan apakah kawasan hijau di lokasi calon ibu kota negara tersebut memenuhi daya dukung dan daya tampung untuk menjamin kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, mengingat luas areal yang dibutuhkan lebih dari 300.000 ha.

Jika mengacu pada peta Regional Physical Planning Program for Transmigration (RePPProT), kedalaman wilayah gambut di Katingan, Palangkaraya dan Gunung Mas bervariasi antara nol meter sampai lebih dari 20 m. Namun gambut di Katingan dan Palangkaraya memang mayoritas merupakan gambut dalam yang memiliki fungsi lindung.

Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Eko Yulianto mengatakan, kerapatan sungai di Kalimantan sangat luar biasa, ini menunjukkan kelimpahan air dan curah hujan tinggi yang berpotensi banjir. Ini salah satu yang kerap terjadi di Kalimantan Tengah.

Batu bara dan gambut sangat melimpah di pulau ini dan hanya terjadi di wilayah rawa atau yang memiliki kandungan banyak air yang tergenang untuk membentuknya. Secara natural, Kalimantan sejak lama merupakan wilayah banjir karena genangan air, sehingga mampu menghasilkan batu bara berusia 30.000 tahun atau bahkan jutaan tahun.

Makna gambut secara alami merupakan sumber karbon dan air karena bersifat seperti sepon. Pada kondisi alaminya pembentukan gambut berarti mencegah pemanasan global, namun sebaliknya jika terbakar akan melepas karbon dalam jumlah sangat besar sehingga menjadi pemicu proses pemanasan global.

"Sehingga dua aspek tadi (karbon dan air, -red) sangat tergantung bagaimana kita mengelolanya. Keduanya bisa positif jika bisa mengelolanya dan negatif jika tidak bisa mengelolanya," ujar Eko.

Kebakaran besar gambut di Kalimatan tidak disebabkan oleh alam, semua ada faktor pemicunya. "Sama dengan konflik sosial yang besar selalu ada pemicunya, kebakaran besar gambut di sana juga tidak by nature, tetapi by design," katanya.

Dalam kondisi gambut yang baik, seharusnya sepanjang tahun tidak akan kering, mengingat selama tiga bulan musim kemarau muka air di lahan tersebut seharusnya hanya turun sekitar 30 sentimeter. Sehingga kalau tidak ada intervensi manusia seperti membuat kanal sepanjang sekitar 2.400 km pada proyek sejuta hektare di Kalimantan Tengah, gambut tidak akan mudah terbakar.

Karena itu, masyarakat berharap kejadian banjir dan karhutla lebih intensif diawasi. "Namun jika berkaca pada kenyataan yang terjadi pada Jakarta, apakah iya jika ibu kota negara dibangun dari awal kemudian akan lebih naik, itu masih tanda tanya besar," ujarnya.
 
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Baca juga: Biaya pembangunan ibu kota baru diestimasi Rp466 triliun
Baca juga: Meski kelak ibu kota pindah, Jakarta akan tetap sebagai pusat bisnis


Ancaman bencana seismik 

Berbicara soal ancaman gempa di Kalimantan, jejak-jejak gempa juga ada di sana, namun dari sisi frekuensi dan intensitas relatif sedikit dibanding daerah lain di Indonesia. Selain itu, tidak ada gunung berapi di Kalimatan.

Ada sesar Adang-Lupar dan Sangkulirang di Kalimantan yang menghasilkan gempa. Namun sebenarnya belum pernah ada penelitian soal besaran gempa yang pernah dihasilkan dari dua sesar ini.

Berdasarkan panjangnya, sangat mungkin menghasilkan gempa dengan magnitudo 6 sampai dengan 7.

Sedangkan di Pulau Jawa, Pusat Gempa Nasional telah berhasil mengidentifikasi 285 sesar dan patahan aktif dari ribuan yang ada. Dan dari yang teridentifikasi tersebut relatif berdekatan dengan Jakarta, seperti di Lembang dan Cimandiri yang menjadi ancaman untuk hulu pusat pemerintahan saat ini.

"Sebenarnya dari perspektif risiko bencana yang akan mengalami dampak bukan hanya pusat pemerintahan, tapi seluruh penduduk di dekat sesar dan patahan itu. Membangun gedung pemerintahan yang aman dari gempa itu mudah sekali dilakukan, jadi itu mestinya bukan jadi alasan utama untuk memindahkan pusat pemerintahan," kata Eko.

Memang di sebelah utara dari dua sesar tadi ada indikasi sesar lain yang selama ini viral, yakni sesar Baribis. Namun para ahli sebenarnya belum mengidentifikasi secara pasti bahwa sesar itu memang ada di sana dan seberapa besar aktivitasnya sehingga bisa mengancam Jakarta.

Namun ancaman gempa itu sangat mudah dihindari, ujar Eko. Jika sudah mengetahui posisi garis sesarnya, hanya perlu menyingkir 50 meter dari lokasi tersebut dan membuat bangunan cukup baik mengikuti kaidah tahan gempa maka semua persoalan selesai.

Ancaman seismik lainnya datang dari zona subduksi selatan Jawa yang secara teoritis bisa berpotensi menghasilkan gempa sampai magnitudo 9,6 mengingat panjangnya mencapai 1.896 kilometer (km). "Jika itu patah secara bersamaan maka akan menghasilkan gempa sebesar itu. Sebagai pembanding yang di Aceh (2004), gempa sebesar itu, yang patah sepanjang sekitar 1.300 km, sehingga menghasilkan tsunami".

Belum ada catatan tentang gempa raksasa terjadi di selatan Jawa. Namun tim peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI menemukan bukti gempa besar berupa endapan tsunami yang terjadi di sana sekitar 400 tahun lalu, dan Eko mengatakan ini pasti akan terjadi lagi namun tidak diketahui waktunya.

"Namun sekali lagi, itu bukan masalah untuk bangunan-bangunan pemerintah jika dibangun sesuai kaidah tahan gempa. Justru rumah-rumah penduduk yang tidak tahan gempa yang tidak dikawal pembangunannya yang riskan menimbulkan korban yang harus dipikirkan pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Pindah ibu kota, ini sarana dan infrastruktur yang harus dibangun
Baca juga: Tantangan Brazil pindah ibu kota, dari infrastruktur hingga inflasi
Baca juga: Kementerian PU siapkan desain ibu kota baru


Mental penghuni

Eko menegaskan aspek utama terpenting untuk pengurangan risiko bencana bukan semata-mata upaya teknis teknologi, tetapi bagaimana membangun sikap masyarakat.

Ahli paleotsunami ini mengatakan, memindahkan ibu kota negara ke mana pun, ke suatu tempat, itu akan memindahkan setidaknya 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) yang jika dihitung bersama anggota keluarga setidaknya menjadi lima juta orang, dan sebenarnya dari segi jumlah sama saja dengan memindahkan satu negara.

Karakter orang Indonesia adalah tinggal bersama keluarga. Dalam waktu lima hingga 15 tahun maka jumlahnya bisa bertambah dua atau bahkan lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya.

Kalau misalnya perilaku manusianya tidak diubah, aturan tidak sangat tegas diberlakukan, maka sebenarnya hanya memindahkan masalah Jakarta ke lokasi lain.

Apakah menjaganya agar tidak menjadi Jakarta baru dan hanya berfungsi menjadi ibu kota administrasi dengan menjaga keamanan dan kenyamanannya? Atau menjadi kota yang tumbuh dan memunculkan persoalan yang sama dengan Jakarta?

Jawabannya, yang sangat penting adalah menentukan perspektif sukses yang mana yang ingin diambil dalam membangun sebuah ibu kota baru sebuah negara.

Baca juga: IGJ: Pemindahan ibu kota dorong pergeseran aktivitas ekonomi

 

Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar