Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut membawa anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman dalam rekonstruksi kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak di Kompleks DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin.

Untuk diketahui, Sukiman merupakan salah satu tersangka kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018.

Baca juga: KPK lakukan rekonstruksi kasus dana perimbangan Pegunungan Arfak

Baca juga: KPK periksa anggota DPR Fraksi PAN Sukiman

Baca juga: KPK tahan tersangka penyuap anggota DPR Sukiman


"Tadi dibawa tim melakukan rekonstruksi dan kemudian kembali ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Febri menyatakan alasan lembaganya membawa Sukiman dalam rekonstruksi tersebut terkait dengan peristiwa dugaan pemberian dan penerimaan uang dalam kasus tersebut.

Dalam rekonstruksi tersebut, KPK juga turut membawa Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS), tersangka lainnya dalam kasus itu.

Sebelumnya, KPK pada Senin ini juga memeriksa Sukiman dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Natan.

Usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin, Sukiman memilih irit bicara.

"Sudah-sudah tanya saja penyidik ya," ucap Sukiman.

KPK telah menetapkan Natan dan Sukiman sebagai tersangka pada 7 Februari 2019. Untuk Sukiman belum dilakukan penahanan, sedangkan tersangka Natan telah ditahan KPK sejak 12 Juni 2019 lalu.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.

Jumlah itu merupakan "commitment fee" sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019