Penyaluran bantuan tersebut terkendala masalah biaya operasional, karena anggaran yang dipersiapkan dicoret menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah setempat.
“Dinas Pertanian tidak punya dana operasional jadi mereka kesulitan menyalurkan bantuan alat-alat pertanian itu ke kampung-kampung yang jauh. Untuk antar barang-barang itu butuh biaya, sementara dana operasional mereka dicoret untuk penghematan anggaran,“ kata Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama Remran Sinadia di Wasior, Selasa.
Remran yang juga anggota Komisi B DPRD Teluk Wondama mengetahui kondisi tersebut sewaktu mengunjungi dan melakukan monitoring di kantor Dinas Pertanian dan Pangan di kompleks perkantoran Pemda di Isei, belum lama ini.
Rombongan Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi Kristian Torey bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Metusalak Boseren serta melakukan audiensi dengan jajaran dinas.
“Dari dialog itu kita mendapat laporan kalau anggaran operasional di Dinas Pertanian tahun 2018 dan 2019 dipangkas oleh tim anggaran (TAPD) untuk menutup defisit. Ini yang kita sayangkan," kata Remran.
"Memang tidak bisa bergerak mereka kalau tidak ada dana operasional. Seharusnya Dinas Pertanian itu ada pengecualian karena mereka yang berhubungan langsung dengan masyarakat,“ ujarnya lagi.
Menurutnya, berdasarkan hasil monitoring tersebut, DPRD akan membuat rekomendasi kepada Bupati agar meninjau ulang kebijakan memangkas dana operasional OPD dalam rangka penyehatan APBD.
“Harapan kita jangan sampai karena menutupi defisit, dinas-dinas ini malah tidak bisa bekerja karena tidak ada anggaran. Seharusnya tim anggaran lebih jeli melihat mana yang perlu dipotong mana yang tidak. Karena percuma saja APBD tidak ada defisit tapi pelayanan kepada masyarakat tidak jalan dengan baik," ucap politisi Partai Gerindra itu.*
Baca juga: Kementan: bantuan alsintan tingkatkan efisiensi hingga 48 persen
Pewarta: Toyiban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
