"Masalah pengadaan (komputer) ini sedang kami konsultasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat, Ridwan Yahya di Meulaboh, Kamis.
Pengadaan barang dan jasa pembelian 175 unit komputer UNBK SD/MI dan SMP/MTs di antaranya, proyek ini diduga nilai belanjanya di atas pagu anggaran yang sudah ditetapkan oleh lembaga dipimpinnya tersebut.
Lalu dari spesifikasi komputer UNBK berada di bawah kapasitas memori (RAM), yakni RAM 4 yang diadakan oleh PT Astra Graphia Xprins Indonesia, sehingga tidak sesuai intruksi pada laman Kemendikbud Republik Indonesia, salah satu untuk pengadaan komputer harus memiliki RAM 8.
Terakhir ketentuan perangkat komputer UNBK ini membutuhkan Universal Serial Bus/USB atau perangkat penghubung, Local Area Network/LAN atau jaringan komputer, dan Uninterruptible Power Supply/UPS atau perangkat baterai daya cadangan akibat tempat pemasangan peralatan UNBK pada setiap sekolah di Aceh Barat tidak sama.
"Karena tiga hal mendasar tersebut, makanya sampai saat ini pembelian 175 unit perangkat komputer UNBK di Aceh Barat belum bisa dilakukan pembayaran," tegasnya.
Ia mengatakan, apabila barang yang sudah dikirim tersebut dibayarkan langsung uangnya oleh pemerintah daerah, maka dikhawatirkan menimbulkan masalah karena tidak sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Masalah komputer ini dikembalikan atau tidak?, hal ini sedang kita diskusikan LKPP di Jakarta. Kita berharap ada jawaban tertulis dari LKPP, sehingga bisa menjadi pedoman dan dasar hukum terkait pengadaan barang dan jasa yang tahapannya sudah tuntas dilakukan," terang Ridwan.
Pantauan terakhir Senin (20/5), ke-175 unit unit komputer hasil pengadaan APBK tahun 2019 ini masih menumpuk di dalam gudang Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam keadaaan masih terbungkus kemasan kantong plastik, dan kardus.
Sesuai spesifikasinya, ratusan komputer ini bermerek Lenovo memiliki perangkat canggih dan berteknologi terkini yang pengadaan barang dan jasanya dilakukan rekanan, yakni PT Astra Graphia Xprins Indonesia.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Aceh Barat, Umar Junaidi mengaku semua perlengkapan komputer UNBK ini sudah sesuai dengan spesikfikasi teknis, dan pengadaannya melalui e-katalog.
Ia mengaku, selama ini bagi sekolah belum memiliki perangkat laboratorium komputer di wilayah setempat, maka siswa/siswinya tetap melaksanakan ujian, tetapi pada sekolah lain dengan jadwal bergantian.
Umar enggan menjawab pertanyaan terkait dugaan perbedaan pendapat sesama pejabat akibat persoalan internal, sehingga berakibat 175 unit komputer UNBK belum terpasang.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
