Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menanggapi soal ajakan purnawirawan jenderal TNI untuk turun ke jalan pada 22 Mei 2019, yang bertepatan dengan pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

"Tentang purnawirawan, yang mereka adalah senior-senior kami juga dulunya, para komandan kami juga. Kami yakin, beliau-beliau juga punya kesadaran, punya kedewasaan," kata Jenderal Andika saat jumpa pers di Balai Komando Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Senin.

Ia mengaku dirinya berpikir positif terkait seruan para seniornya itu bahkan dirinya meyakini para seniornya akan memberi pendidikan positif kepada para juniornya.

Andika juga percaya bahwa para purnawirawan itu adalah para senior-senior yang bijaksana dan mampu memberi pelajaran yang baik bagi para juniornya di TNI.

“Sehingga kalau pun beliau-beliau ini mungkin ada yang ingin berpartisipasi, kita juga sangat yakin, (mereka) tidak akan mengajari kita para junior ini, adik-adik ini misalnya, nilai-nilai yang kemudian enggak bagus," kata Andika.

Ia menambahkan kondisi keamanan dua hari menjelang pengumuman Pemilu 2019 terbilang kondusif.

"Di lapangan, secara umum, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh banyak pejabat kita, kelihatannya kalaupun ada, itu relatif yang masih bisa dipandang sebagai keinginan untuk sekadar menyampaikan pendapat mereka. Jadi sejauh tidak ada misalnya informasi yang menyatakan besar-besaran pergerakan, itu tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, para Jenderal TNI-Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa siap turun ke jalan bersama rakyat, untuk memperjuangkan kedaulatannya yang dicurangi di Pemilu Presiden 2019.

Ketua Front Kedaulatan Bangsa Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto bersama 107 Jenderal TNI-Polri Purnawirawan mengatakan, dengan terjun langsung pada 22 Mei 2019 bersama rakyat adalah wujud untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah dicederai oleh penguasa.

"Membantu rakyat yang berjuang untuk kepentingan menegakkan kedaulatannya," kata Tyasno.

Tyasno memastikan, gerakan pihaknya tersebut bukan perintah Prabowo Subianto dan atas keinginan bersama para purnawirawan TNI-Polisi yang prihatin dengan kondisi politik Indonesia.

"Tidak ada dipimpin Prabowo. Jadi perjuangan tersebut adalah perjuangan yang lahir dari nurani rakyat sendiri, karena dia telah diserang, karena dia telah disengsarakan. Untuk itu rakyat ingin mengembalikan kedaulatan bangsa dan NKRi itu adalah milik rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat," tegasnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019