Brussels, Belgia (ANTARA) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh pada Selasa (30/4) dalam pertemuan di Brussels, Belgia, menyeru negara donor untuk tampil dengan rekomendasi yang mengutuk pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan kesepakatan yang ditandatanganinya.

PM Palestina tersebut juga menyeru negara donor agar melakukan tindakan guna menekan Israel agar melepaskan dana Palestina yang ditahannya.

Ketika berbicara dalam pertemuan Komite Liaison Ad Hoc (AHLC) di Ibu Kota Belgia, Brussels, Shtayyeh menyerukan dilancarkannya tekanan atas Israel dan campur-tangan agar auditor internasional memantau rekening yang dipotong oleh Israel secara tidak sah dari dana kliring Palestina.

Ia memberi penjelasan kepada peserta pertemuan mengenai situasi politik dan ekonomi Palestina, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang keuangan terhadap rakyat Palestina bagi tujuan politik, yaitu memaksa Palestina menyerah dan menandatangani apa yang tak memenuhi standar minimum hak asasi Palestina, yang ia katakan tak mungkin dilakukan.

"Selama satu bulan terakhir dan meskipun terjadi pembekuan rujukan medis ke rumah sakit Israel, 20 juta shekel (5,5 juta dolar AS) dikurangi, yang memperlihatkan kebijakan perampasan yang dilakukan oleh Israel," kata Perdana Menteri Palestina tersebut.

Ia menambahkan, "Penolakan Palestina untuk menerima dana kliring yang dikurangi darinya untuk gaji tahanan dan syuhada, dan meskipun menghadapi krisis yang mencekik, memiliki alasan politis, nasionalis dan hukum." Shtayyeh menambahkan, "Menerima dana yang tidak lengkap berarti pengakuan atas klaim Israel bahwa dana itu dikeluarkan untuk mendanai terorisme, yang akan membawa konsekuensi hukum buat Pemerintah Otonomi Palestina dan sistem perbankan Palestina."

Ia menyatakan masalah struktural yang diderita ekonomi Palestina bersumber dari hubungan ketergantungan kolonial yang telah dipaksakan Israel melalui tindakannya selama bertahun-tahun belakangan ini, dan menegaskan bahwa pemerintah berusaha mengubah situasi itu dengan secara sungguh-sungguh melakukan tindakan untuk secara bertahap melepaskan diri dari hubungan yang tidak normal tersebut.

Baca juga: PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo

Baca juga: Hamas mulai selidiki pemboman terhadap rombongan pm palestina


Sumber: WAFA

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019