Presiden terpilih harus pertahankan agenda hutan rakyat

id Perhutanan sosial, Kesepakatan Paris, Paris Agreement

Ilustrasi - Petani melakukan perawatan lahan perkebunan kopi di Cimaung, Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/11/2018). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/hp).

Jakarta (ANTARA) - Presiden dan wakil presiden terpilih harus konsisten meningkatkan akses hutan untuk masyarakat demi kuatnya perlindungan hutan dan mengangkat kesejahteraan rakyat dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia, kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Muhammad Teguh Surya.

"Kesepakatan Paris (Paris Agreement) Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mengurangi emisi sebesar 29 hingga 41 persen pada 2030, serta meningkatkan ketahanan terhadap berbagai dampak negatif perubahan iklim," katanya di Jakarta, Selasa.

Perhutanan sosial dan komitmen iklim nasional Indonesia atau Nationally Determined Contribution(NDC) adalah dua agenda penting yang harus dijaga oleh pemimpin Indonesia karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi masa depan.

Dari target ini, katanya, sektor kehutanan menyumbang target penurunan emisi terbesar. Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) kawasan hutan untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan capaian distribusi 2.613.408 hektare per 1 April 2019.

Target distribusi perhutanan sosial yang harus dicapai hingga akhir 2019 masih cukup besar, yakni 1,77 juta hektare sementara sisanya bergantung pada kepemimpinan politik presiden terpilih mendatang beserta jajarannya.

“Perhutanan sosial yang dikelola secara lestari oleh masyarakat akan membantu pencapaian komitmen iklim Indonesia, baik mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, di tengah keriuhan politik saat ini,  penting menjaga konsistensi agenda pencapaian komitmen iklim Indonesia dan penguatan perhutanan sosial.

Menurut dia, kedua kandidat presiden memberi penekanan pada peningkatan akses masyarakat kepada hutan dan atau lahan.

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin selaku capres dan cawapres nomor urut 01 menjanjikan mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan atau aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang merupakan capres dan cawapres nomor urut 02 berjanji menjalankan agenda reforma agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

“Sudah waktunya kita tidak lagi memisahkan antara peningkatan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan maupun adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam perhutanan sosial karena di tingkat tapak dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat keduanya saling bertautan dan tidak bisa dipisahkan,” ujar Teguh.

Beberapa isu yang dikupas dalam kaitannya dengan perhutanan sosial dalam acara itu, antara lain perencanaan pembangunan rendah karbon, Program Kampung Iklim, REDD+, rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi gambut, pendanaan iklim dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Oleh karena itu, penting untuk memperjelas bagaimana dan seberapa besar perhutanan sosial dapat berkontribusi pada pencapaian komitmen iklim Indonesia agar masyarakat pengelola hutan juga dapat menikmati insentif dari berbagai skema pendanaan iklim, misalnya REDD+,” katatnya.

Kedua kandidat pun mencantumkan upaya mengatasi perubahan iklim dalam dokumen visi-misi mereka meski tidak rinci.

“Sayangnya, belum ada benang merah yang dapat ditarik secara tegas di antara kedua agenda tersebut,” ujar Anggalia Putri, Manajer Pengelolaan Pengetahuan Yayasan Madani Berkelanjutan.

Saat ini, menurut dia, telah banyak pembelajaran dari pengelolaan hutan oleh masyarakat yang berharga untuk memperkuat kontribusi perhutanan sosial terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Melalui Pertemuan Strategis Pemangku Kepentingan: Memperkuat Kontribusi Perhutanan Sosial untuk Mendukung Pencapaian Target NDC Indonesia yang mengumpulkan pegiat perhutanan sosial di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menurut dia, Yayasan Madani Berkelanjutan berupaya memfasilitasi proses pembelajaran dari pengembangan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah perhutanan sosial dan menginisiasi komunikasi untuk menumbuhkan benih-benih kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

 


Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar