"Jadi siapapun harus bisa menerima keputusan KPU jika nanti sudah diputuskan. Namun apabila masih ada yang keberatan dan mempunyai bukti yang mendukung, silakan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu," kata Baso kepada wartawan di Surabaya, Senin.
Ia sangat menyayangkan wacana politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang berencana akan menggerakkan massa untuk "people power" sebab bangsa Indonesia telah melalui tahapan terbesar Pemilu lewat pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.
"Kami dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya siap menjadi garda terdepan, jika terdapat ancaman secara inkonstitusional, dan akan bekerja sama dengan Banser, TNI, Polri untuk menjaga NKRI. Jangan ada ancaman secara inkonstitusional untuk negeri ini," katanya.
Baso mengatakan, pernyataan Amien Rais tentang penghitungan suara di Hotel Borobudur lalu sangat berlebihan dan keliru. Padahal sejak 2014 hingga Pemilu 2019, KPU tetap melakukan penghitungan suara di kantor KPU.
"Pernyataan pak Amien itu sangat berlebihan dan keliru, dan sangat disayangkan seorang politisi senior memberi 'statemen' seperti itu, seharusnya Pak Amien menjadi panutan masyarakat," katanya.
Baso mengintruksikan semua kader Pemuda Pancasila Kota Surabaya untuk mengawal suara capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang sudah menang di Jatim.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3).
Dalam acara itu, Amien mengatakan kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) namun menggunakan "people power".
Pemilu 2019, diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
