Dinsos Mataram gencarkan pelatihan atasi 43.000 KK warga miskin

id Dinsos,mataram,BPNT,kemiskinan

Kementerian Sosial (Kemsos) uji coba program penanggulangan kemiskinan berbasis Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tahun anggaran 2014. (Ilustrasi warga miskin butuh modal usaha)

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggencarkan kegiatan pelatihan bagi penyandang masalah sosial dan masyarakat miskin yang sudah terakomodasi dalam basis data terpadu sebagai upaya menekan angka kemiskinan di daerah setempat.

"Jumlah masyarakat miskin yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) tercatat lebih dari 43 ribu kepala keluarga, ini yang digarap bertahap," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Hj Baiq Hasnayati di Mataram, Senin.

Disebutkan, kenaikan angka kemiskinan di Kota Mataram  diprediksi sembilan persen dari 8,96 persen pada tahun 2018, dipicu karena adanya bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Barat, dan Mataram menjadi salah satu daerah yang terdampak.

Karena itu, pemerintah kota harus bekerja keras untuk melaksanakan berbagai program peningkatan sumber daya manusia salah satunya melalui pelatihan untuk dapat menekan angka kemiskinan.

"Setidaknya komitmen menurunkan satu digit angka kemiskinan setiap tahun bisa kita laksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Menurutnya, program-program pelatihan yang diberikan kepada penyandang masalah sosial dan masyarakat miskin yang dimaksudkan antara lain, pelatihan keterampilan untuk perempuan rawan sosial, kelompok usaha bersama (Kube), bagi penyandang disabilitas serta pelatihan bagi masyarakat miskin.

Pelatihan keterampilan yang diberikan antara lain, pelatihan tata rias, tata boga, menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan lainnya. Setelah mereka dilatih, mereka diberikan berbagai bahan dan peralatan sesuai jenis yang diikuti.

"Hal itu dimaksudkan sebagai modal awal, sehingga setelah dilatih mereka bisa langsung praktek bahkan membuka usaha hingga mereka mandiri," katanya.

Di samping itu, Dinas Sosial juga mengeluarkan surat rekomendasi tidak mampu bagi masyarakat yang tidak terakomodasi dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Rekomendasi itu sebagai dasar diterbitkannya surat keterangan dan jaminan dari Dinas Kesehatan, sehingga apabila masyarakat miskin akan berobat ke rumah sakit rujukan bisa dilayani secara gratis di kelas tiga.

"Jadi selama rawat inap di rumah sakit kelas tiga, warga miskin tidak perlu membayar alias gratis," ujarnya.

Di samping program pelatihan dan pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin, program nasional untuk menekan angkan kemiskinan di Mataram juga tetap dipantau agar bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Program pengentasan kemiskinan melalui program nasional yang dimaksudkan adalah Progam Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan tiga bulan sekali dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang diberikan setiap bulan.

"Pelaksanaan dua program ini terus kami pantau agar bisa terdistribusi tepat waktu, untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin," katanya menambahkan. ***3***


Pewarta : Nirkomala
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar