Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu, menyatakan, kebijakan pembangunan infrastruktur moda transportasi MRT Jakarta diputuskan Joko Widodo ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014, yang terbukti mengedepankan kepentingan publik.
Perjalanan panjang diperlukan guna MRT mewujud di Jakarta, dan catatan menyatakan gagasan itu pertama kali dicetuskan BJ Habibie saat menjadi kepala BPPT pada 1985, bahwa transportasi umum berbasis rel sudah waktunya dibangun di DKI Jakarta.
"MRT harus dilihat sebagai instrumen disiplin waktu bagi masyarakat modern seperti Jakarta. Dengan ketepatan waktu, tanpa hambatan jalan, maka akan mendorong masyarakat untuk bermigrasi ke transportasi publik yang nyaman, aman, dan tepat waktu tersebut," ujar Kristiyanto.
Menurut dia, dampak lebih lanjut, ketika sistem transportasi menciptakan disiplin waktu, maka terbangunlah kultur nasional yang berdisiplin. Dengan adanya MRT tersebut, maka ke depan setelah terbangun lengkap, tidak ada lagi alasan keterlambatan karena macet.
"Tidak heran masyarakat sangat antusias dan Presiden Jokowi nyaris tidak bisa bergerak oleh kerumunan massa pada saat peresmian MRT, di Jakarta, Minggu. Ini merupakan cermin harapan massa yang rindu transportasi publik. Inilah momentum kemenangan rakyat menghadapi para lobbyist yang selama ini hanya mendorong kebijakan transportasi individual melalui kendaraan pribadi," katanya.
PDI Perjuangan berharap, agar sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan moda transportasi lain akan merubah budaya transportasi individual dengan kendaraan pribadi. "Mari bermigrasi dari kendaraan pribadi ke MRT. Selamat untuk Pak Jokowi, Anda semakin layak memimpin negeri ini," kata dia.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
